5 hours ago
2
Ilustrasi(Dok Litbang MI)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menggencarkan sejumlah upaya intervensi dan eliminasi terhadap masalah kesehatan penyakit kusta di 111 wilayah kabupaten/kota di Indonesia.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa upaya eliminasi terhadap kasus kusta ini diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan pusa, baik dalam bidang kesehatan maupun sosial.
"Maka target kita dalam pembebasan penyakit kusta dinaikkan saat ini menjadi 111 kabupaten/kota di 2030," kata dia.
Kusta adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae dan dapat menyerang kulit, saraf tepi, serta jaringan tubuh lainnya. Jika tidak segera dideteksi dan diobati, penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota tubuh, bahkan mata.
Menurut laporan resmi tahun 2023, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus kusta tertinggi di Indonesia, yaitu 2.124 kasus dari total 7.166 kasus nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kusta masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di wilayah ini.
Peneliti Universitas Airlangga (Unair) melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persebaran kasus kusta di Jawa Timur menggunakan pendekatan regresi spasial dengan pembobotan queen contiguity.
Penelitian ini menggunakan model regresi spasial sebagai metodologi karena fenomena kusta di Jawa Timur menunjukkan adanya spatial autocorrelation yakni keterkaitan kasus antarwilayah yang berdekatan.
Model regresi spasial yang dimaksud adalah spatial lag model (SLM) dan spatial error model (SEM). Model SLM dan SEM dalam penelitian ini mengandalkan matriks pembobot spasial berbasis queen contiguity, yang menganggap dua wilayah sebagai tetangga jika berbagi batas sisi atau sudut.
Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, mencakup 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Variabel yang dianalisis terdiri dari variabel dependen, yaitu persentase kasus kusta di tiap kabupaten/kota, dan lima variabel independen, yakni kepadatan penduduk, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, serta rasio tenaga kesehatan. (H-2)
