
Ada keinginan dari pemerintah Presiden Prabowo Subiyanto supaya sumber daya alokatif anggaran, sumber daya otoritatif kebijakan, keputusan-keputusan presiden dan intruksi-intruksi presiden, semuanya diarahkan dikucurkan ke desa-desa. Presiden ingin merubah paradikma sistem ekonomi yang semula neoliberal hanya ke kota, sekarang dikucurkan ke desa-desa karena ada ketimpangan yang terlalu lebar.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dalam kunjungan kerja dan berdialog terkait pembentukan komperasi merah putih di Padepokan Kalisoga milik mantan Menteri ESDM DSudirman Said, di Desa Slatri, Kecamatan Larangan, kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat (20/6/2025) malam.
"Koperasi-koperasi merah putih yang ada di pedesaan nantinya akan diberikan bantuan yang didasarkan pada studi kelayakan yang dibuat koperasi desa dan para pendampingnya. Supaya nanti potensi pendapatannya besar dan bisa untuk membiayai overhead (semua pengeluaran) dan jika ada sisa hasil usaha untuk dibagikan para anggota koperasi," ujar Ferry.
Ferry menyebut terkait soal agunan yang penting study kelayakannya. Pemerintah akan menyediakan plafon sekitar Rp3 miliar. Tapi besaran persisnya tergantung study kelayakan dan pembiyaannya bisa untuk biaya investasi misalnya membangun kantor koperasi.
"Tapi di pedesaan dan juga perkotaan, biasanya ,ada banyak aset yang selama ini tidak dugunakan bahkan terbengkalai itu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas," terang ferry.
Menurut Ferry, sebenarnya biaya investasinya bisa diminimalisir. Kalau dapat flafon pembiayaan, lebih baik digunakan untuk modal kerja.
"Karena bisa juga koperasi sekaligus menjadi agen seperti agen pupuk atau gas LPJ, atau produk-produk lainnya yang bisa diambil keuntungannya jika dijalankan dengan baik," pungkasnya. (JI)
Sebelumnya atau Jumat (20/6/2026) siang, Wamen Koperasi Ferry Juliantono yang didamnpingi mantan Menteri ESDM Sudirman Said, juga memberi kuliah umum pada Dies Natalis Politeknik Harapan Bersama (Potek Harber) Tegal ke-23. (H-1)