
Wali Kota Padang Fadly Amran mengukuhkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang, Rabu (28/5). Tim yang dipimpin Wakil Wali Kota Maigus Nasir itu akan memberantas kemiskinan di daerahnya.
Banyak pesan yang disampaikan Fadly Amran usai mengukuhkan TKPK Kota Padang di Balai Kota Padang pada Rabu pagi itu. Salah satunya yakni strategi yang dianggap jitu dapat mengatasi kemiskinan di Padang.
“Ada tiga strategi utama dalam menekan angka kemiskinan,” ungkap Fadly Amran.
Tiga strategi itu yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan subsidi untuk kelompok rentan. Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan.
“Serta membangun infrastruktur dasar yang layak, seperti jalan lingkungan, sanitasi sehat, dan akses bersih,” jelas Fadly.
Fadly menekankan, kemiskinan bukan hanya persoalan statistik. Akan tetapi soal wajah-wajah warga yang setiap hari berjuang hidup dengan keterbatasan.
“Kita tidak bisa diam, TKPK harus hadir sebagai garda terdepan yang bergerak dengan strategi dan empati,” ungkapnya.
Saat ini angka Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kota Padang berada di 84,36. Angka yang tertinggi di Sumatera Barat. Capaian ini tentunya tidak harus berpuas diri. Karena di waktu yang sama, angka pengangguran masih cukup tinggi.
“TKPK kita harapkan segera bekerja dan terukur,” kata wali kota.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024, penduduk miskin di Kota Padang berjumlah sekitar 41.400 jiwa, atau setara dengan 4,06 persen dari total populasi. Angka tersebut menurun 0,11 persen dari tahun sebelumnya.
"Kita ingin Padang bebas dari kemiskinan ekstrem, harapannya warga punya akses hidup lebih layak, lebih manusiawi, kita harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya lewat program, tapi lewat keberpihakan. Mari bergerak bersama, demi Padang yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial,” ajak Fadly.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, menegaskan bahwa pengukuhan TKPK ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga sosial, serta mitra pembangunan lainnya.
“Melalui 40 program unggulan yang tersebar di berbagai OPD, kita harap tidak ada lagi program yang tumpang tindih. Semua bergerak menuju satu tujuan: percepatan penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem,” jelas Yenni. (H-1)