
LOS Angeles memberlakukan jam malam pada Selasa waktu setempat atau Rabu WIB sebagai langkah tanggap darurat atas gelombang unjuk rasa yang memanas. Langkah itu diambil menyusul pernyataan kontroversial Presiden Donald Trump yang menyebut aksi protes sebagai invasi oleh musuh asing.
Aksi damai menentang operasi pengusiran imigranyang awalnya berlangsung tertib berubah menjadi kekerasan ditandai dengan perusakan dan penjarahan di jantung kota terbesar kedua di Amerika Serikat itu.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, mengumumkan langkah tegas dengan menyatakan status darurat lokal dan menerapkan jam malam terbatas.
"Saya telah menyatakan darurat lokal dan mengeluarkan jam malam untuk pusat kota Los Angeles guna menghentikan aksi vandalisme dan penjarahan," ujar Bass.
Area seluas satu mil persegi (sekitar 2,5 kilometer persegi) dari total wilayah kota yang mencapai lebih dari 500 mil persegi ditutup untuk umum hingga pukul 6 pagi (waktu setempat), kecuali bagi penduduk, jurnalis, dan petugas layanan darurat.
Seorang pengunjuk rasa yang diwawancarai oleh AFP mengatakan bahwa pemicu utama aksi adalah meningkatnya penangkapan imigran di kota yang dihuni oleh banyak warga keturunan asing dan komunitas Latino.
"Menurut saya, jelas mereka menerapkan jam malam demi alasan keamanan. Namun saya tidak percaya bahwa unjuk rasa damai adalah bagian dari masalah. Justru hal-hal lain di luar itu yang memicu kekerasan," kata demonstran tersebut.
Aksi protes skala kecil yang mayoritas berlangsung damai pertama kali terjadi pada Jumat lalu. Namun, sejumlah insiden mencolok seperti pembakaran, perusakan properti, dan grafiti menjadi sorotan ketika malam tiba.
Dalam laporan pihak kepolisian, sebanyak 23 tempat usaha dijarah pada Senin malam. Hingga saat ini, lebih dari 500 orang telah ditangkap.
Gelombang protes juga menjalar ke sejumlah kota besar lain di Amerika Serikat, termasuk New York, Atlanta, Chicago, dan San Francisco.
Sementara itu, Presiden Trump memerintahkan pengerahan 4.000 personel Garda Nasional ke wilayah Los Angeles, ditambah 700 prajurit marinir aktif. Dia mengklaim langkah tersebut sebagai bentuk penegakan kontrol yang diperlukan meski aparat polisi setempat menegaskan masih mampu menangani situasi secara mandiri.
Seorang juru bicara militer menyatakan pasukan akan mulai dikerahkan ke lapangan. Misi utama mereka adalah menjaga fasilitas milik pemerintah federal dan mendampingi petugas dalam operasi penegakan imigrasi.
Langkah Trump mengerahkan militer untuk menangani situasi sipil dinilai sebagai tindakan yang sangat jarang dilakukan oleh seorang presiden AS. Secara hukum, militer di AS dibatasi penggunaannya untuk tugas ketertiban kecuali jika terjadi deklarasi resmi mengenai pemberontakan.
Frank Bowman, pakar hukum dari University of Missouri, menyatakan Trump tampaknya mencoba memanfaatkan status darurat sebagai dasar hukum untuk mengirimkan pasukan.
“(Trump) berupaya menggunakan deklarasi darurat sebagai pembenaran untuk pertama-tama mengerahkan Garda Nasional, lalu memobilisasi marinir,” ujarnya. (Al Jazeera/BBC/H-3)