Walhi Minta Pemerintah Lakukan Review Regulasi Izin Tambang di Pulau-Pulau Kecil

Ilustrasi(Dok KKP)

BERKACA pada aktivitas tambang di Raja Ampat,papua Barat Daya. Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) menuntut pemerintah untuk melakukan review menyeluruh terhadap semua izin tambang di pulau-pulau kecil.

Dalam catatan WALHI, masih terdapat setidaknya 248 izin pertambangan yang beroperasi di 43 pulau kecil di Indonesia. Apabila ini dibiarkan, maka dalam jangka panjang, ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat lokal akan semakin terancam serta menambah catatan pulau-pulau kecil Indonesia yang tenggelam atau hilang.

"Pulau-pulau kecil memiliki daya dukung dan daya tampung yang jauh lebih terbatas dibandingkan pulau besar," kata Kepala Divisi Kampanye WALHI, Fanny Tri Jambore, Rabu (11/6).

Kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan apalagi jika dibarengi dengan hilangnya kekayaan biodiversitas. 

"Jika pemerintah serius dalam menerapkan prinsip pencegahan bahaya lingkungan, maka langkah pertama yang harus diambil adalah menghentikan seluruh aktivitas tambang di pulau-pulau kecil dan memastikan regulasi ditegakkan tanpa pengecualian," ujar Fanny.

Langkah ini bukan sekadar keharusan ekologis, tetapi juga bentuk keadilan bagi masyarakat pesisir yang telah lama menjadi korban eksploitasi lingkungan. 

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang," pungkasnya. (H-2)