
PEMERINTAHAN Trump berencana menarik lagi dana hibah dan kontrak federal senilai US$1 miliar untuk riset kesehatan dari Universitas Harvard. Penarikan ini di tengah pertarungan besar yang semakin memanas antara pemerintah dan universitas tersebut mengenai pengawasan institusional dan independensi, menurut laporan The Wall Street Journal.
Pada Senin lalu, pemerintahan Trump mengumumkan akan membekukan dana hibah senilai US$2,2 miliar dan nilai kontrak jangka panjang sebesar US$60 juta setelah Harvard menyatakan tidak akan mengikuti kebijakan yang diminta pemerintah.
Menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut, para pejabat terkejut ketika Harvard mempublikasikan surat dari Task Force to Combat Anti-Semitism (Gugus Tugas untuk Memerangi Anti-Semitisme), menurut laporan The Journal pada Minggu.
"Sebelum hari Senin, pemerintah berencana memperlakukan Harvard dengan lebih lunak dibandingkan Universitas Columbia, namun kini para pejabat ingin menekan universitas paling bergengsi di Amerika itu dengan lebih kuat," demikian laporan The Journal.
"Sumber yang dekat dengan Harvard mengatakan tidak ada kesepakatan untuk merahasiakan surat tersebut, dan isi surat itu—termasuk tuntutan agar Harvard mengizinkan pengawasan pemerintah federal terhadap penerimaan mahasiswa, rekrutmen staf, dan ideologi mahasiswa serta staf—merupakan tuntutan yang tidak bisa diterima."
Bulan lalu, Universitas Columbia tampak mengalah pada tuntutan pemerintah dengan melakukan perubahan kebijakan terkait pendanaan federal, termasuk pembatasan demonstrasi, prosedur disipliner baru, dan peninjauan segera kurikulum Timur Tengah mereka. Langkah ini diambil setelah Presiden Donald Trump mencabut dana federal sebesar US$400 juta akibat protes di kampus.
The Journal melaporkan menurut sumber terdekat, gugus tugas tersebut awalnya mengira Harvard juga akan mengalah pada tuntutan mereka.
Ancaman penarikan tambahan dana ini menjadi babak terbaru dalam konflik yang terus memanas antara pemerintah dan universitas.
Harvard, yang kini menjadi simbol perlawanan terhadap Trump, secara tegas menolak tuntutan tersebut dalam surat tertanggal 11 April. Presiden Harvard, Alan M. Garber, menyatakan "universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya."
Di antara tuntutan dalam surat tersebut adalah pelarangan penggunaan masker dalam protes kampus, reformasi dalam rekrutmen dan penerimaan berbasis prestasi, serta pengurangan kekuasaan dari dosen dan administrator yang dianggap lebih condong pada aktivisme ketimbang akademik.
Presiden universitas menyatakan tuntutan tersebut melampaui kewenangan pemerintah federal. Sebagian besar justru “mewakili upaya pengaturan langsung oleh pemerintah terhadap ‘kondisi intelektual’ di Harvard,” bukan upaya memerangi anti-Semitisme.
Pada Rabu, CNN melaporkan IRS (Badan Pajak AS) sedang berencana mencabut status bebas pajak dari universitas tersebut, menurut dua sumber yang mengetahui hal tersebut. Di hari yang sama, pemerintahan Trump juga mengancam akan mencabut izin Harvard untuk menerima mahasiswa internasional.
The New York Times pada Jumat melaporkan bahwa surat yang dikirim ke universitas pada 11 April itu sebenarnya dikirim secara keliru. Surat tersebut seharusnya tidak dikirim dan dianggap “tidak sah,” menurut dua sumber anonim yang mengetahui situasinya.
Seorang pejabat Gedung Putih tidak memberikan komentar kepada CNN mengenai apakah surat tersebut memang dikirim secara keliru, namun pada Sabtu mengonfirmasi keasliannya, dengan mengatakan "Gedung Putih tetap mendukung isi surat tersebut."
Sementara itu, Harvard mengatakan kepada CNN, mereka tidak meragukan keaslian surat tersebut, dan mencatat pemerintahan Trump memang telah membekukan miliaran dolar dana federal untuk universitas bergengsi tersebut, di samping langkah-langkah lainnya.
Gubernur Massachusetts, Maura Healey, yang juga alumni Harvard, berbicara di acara Face the Nation milik CBS News pada Minggu mengenai tekanan yang diberikan Trump terhadap almamaternya dan universitas-universitas lainnya.
Upaya Trump untuk mencabut status nirlaba Harvard adalah “tindakan yang keterlaluan,” ujarnya. “Ini adalah bagian dari strategi berulang yang digunakan Donald Trump, yaitu membungkam para pengkritiknya.”
“Pertama dia menyerang firma hukum, lalu perusahaan-perusahaan, kemudian rakyat biasa. Sekarang dia menyerang kampus-kampus dan universitas, menggunakan segala cara untuk menekan dan membungkam mereka,” kata Healey. (CNN/Z-2)