22 hours ago
4
(MI/HO)
PRESIDEN Prabowo Subianto diharapkan sesegera mungkin bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk melakukan negoisasi ulang terkait tarif timbal balik AS (resiprokal) ke Indonesia sebesar 32%. Tarif ini di luar tarif dasar yang diketok Trump di hari yang sama 10%.
Hal ini disarankan oleh Silfester Matutina, Direktur Merah Putih Institut, mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia menghadapi kebijakan tarif Trump itu. "Yang harus kita garis bawahi bahwa pemberlakuan tarif impor ini dilakukan oleh Presiden Trump kepada hampir 180 negara kecuali Rusia, Belarus, Kuba, dan Korea Utara," ujar mantan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran itu dalam keterangannya, Sabtu (5/4).
Karenanya, itu bukan perang dagang khusus antara Indonesia dan Amerika. Ini dilakukan Trump untuk mengamankan ekonomi negaranya, tanpa ambil pusing dampak buruk kepada negara-negara lain. Untuk itu, kata dia, kita harus sangat hati-hati meresponsnya dan tidak perlu panik apalagi ikut-ikutan perang dagang dan bereaksi keras seperti Kanada, Tiongkok, dan lainnya.
Ia lantas menawarkan lima strategi yang sebaiknya dijalankan Prabowo. Pertama, ia meminta sesegera mungkin Prabowo langsung menegosiasikan ulang dengan Trump mengenai penerapan tarif resiprokal kepada Indonesia.
Kedua, Indonesia harus melakukan diversifikasi pasar ekspor bukan hanya ke Amerika atau Tiongkok melainkan ke negara-negara lain. Ketiga, Prabowo juga harus secepatnya melakukan pertemuan, memberikan kemudahan, dan konsolidasi dengan ekportir yang terdampak dan pihak terkait lain untuk mencari jalan keluar terbaik.
Keempat, pemerintah harus cerdas mengambil peluang berpindahnya investasi dari negara-negara yang dikenakan tarif impor lebih tinggi dari Indonesia seperti Vietnam 46%, Kamboja 49%, atau Tiongkok 36%. Untuk itu diperlukan stimulus dan relaksasi atas kebijakan Investasi.
Kelima, pemerintah harus melakukan riset dan survei yang valid mengenai realisasi ekspor dan impor, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah bisa melakukan program dan rencana yang solutif, terukur, dan tidak bias. (I-2)
