5 hours ago
4
MOMENTUM Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan (Korwil KSN SULSEL) mengeluarkan pernyataan sikap yang tegas, menyatakan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat akibat cengkeraman oligarki ekonomi politik kapitalisme.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah aksi yang dihadiri oleh buruh, petani, dan masyarakat sipil yang menuntut keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja, di bawah fly over Makassar, Kamis (1/5), yang menjadi titik aksi sejumlah elemen buruh.
Para pengunjuk rasa pun berorasi secara bergantian di atas truk tronton yang dijadikan sebagai panggung orasi.
"Ancaman global dan ketidakpastian dalam negeri semakin nyata, dan elit politik tanpa rasa malu terus mempertontonkan perilaku korup dan nepotisme yang memperlebar jurang ketidakadilan. Seruanini bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah panggilan untuk bersatu melawan ketidakadilan yang semakin merajalela," ungkap Aditya, Koordinator Lapangan II.
Dalam pernyataannya, Aditya juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan yang semakin memprihatinkan, di mana pekerja terjerembab dalam darurat hukum akibat hilangnya kepastian hukum dan upah murah.
"Hukum kini menjadi alat untuk melanggengkan dominasi elit, dan kita tidak bisa diam. Kita harus bangkit melawan ketidakadilan ini," lanjutnya.
Bahkan, Muhammad Said Basir, Koordinator Lapangan I, menambahkan bahwa seruan ini juga mencakup tuntutan untuk segera mereformasi undang-undang ketenagakerjaan yang mencerminkan keadilan sosial.
"Kami menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan perlindungan bagi pekerja migran serta pekerja disabilitas. Hak-hak buruh adalah harga mati," tambahnya.
Aksi ini juga menyoroti isu-isu yang lebih luas, termasuk perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
"Kami mengutuk keras praktik mafia impor pangan yang merusak produksi petani dan mendesak pemerintah untuk melindungi wilayah pesisir serta hak-hak masyarakat adat atas lingkungan hidup," tukas Said.
Dengan semangat perlawanan yang membara, para peserta aksi menegaskan bahwa May Day 2025 adalah alarm untuk bersatu dan bergerak menuntut keadilan.
"Kekuatan rakyat adalah harapan perubahan. Kami tidak akan berhenti sampai hak-hak kami diakui dan dilindungi," tutup Aditya.
Aksi tersebut pun mengakibatkan akses jalan yang melintasi bagian bawah fly over Makassar. Sehingga Kepolisian Daerah Sulsel, sejak sehari sebelumnya menyiagakan 5.300 personel gabungan, terdiri dari 1.250 personel dari Satgas Polda, 2.856 personel dari jajaran Polres, 649 personel dari TNI, serta 545 personel dari instansi terkait.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Didik Supranoto, ribuan personel tersebut dikerahkan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama aksi unjuk rasa di berbagai lokasi di Sulsel.
"Polda Sulsel telah menyiapkan langkah-langkah preventif dan humanis dalam menghadapi aksi massa. Pihak kepolisian berharap para peserta unjuk rasa dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengamanan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik kepada para buruh yang menyampaikan aspirasi, maupun kepada masyarakat luas,” tutup Didik. (LN/E-4)
