Sejumlah Wilayah di Tanah Datar Dilanda Kekeringan

Kekeringan di lahan pertanian.(Dok. Antara)

PEMERINTAH Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, melalui Dinas Pertanian mulai mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi ancaman kekeringan akibat musim kemarau yang melanda wilayah tersebut.

Langkah ini menyusul laporan yang masuk dari Kecamatan Sungai Tarab, di mana sebanyak 10,25 hektare lahan pertanian di kecamatan itu terdampak kekeringan, dan 5,25 hektare di antaranya sudah dinyatakan puso atau gagal panen.

“Kerugian akibat puso ini setara dengan kehilangan sekitar 27,3 ton gabah kering. Langkah yang kami lakukan yaitunya dengan menggenjot wilayah lain yang masih memiliki cukup air untuk menutupi kekurangan ini,” ujar Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanah Datar, Roni Wijaya Amin, Selasa (1/7).

Roni mengatakan sebagai upaya strategis, Dinas Pertanian mengimbau para petani untuk mulai mengubah pola tanam dan meningkatkan penggunaan pupuk organik guna menjaga kesuburan tanah serta daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrem.

“Dari hasil uji lapangan kami di suatu nagari, sawah yang menggunakan pupuk organik tetap lembab dan tidak retak saat kemarau, berbeda dengan lahan yang memakai pupuk kimia,” kata Roni.

Selain itu, Dinas Pertanian juga mengintensifkan peran penyuluh pertanian lapangan agar proaktif dalam memberikan pendampingan kepada petani di daerah rawan kekeringan.

Meski terdapat lahan yang mengalami gagal panen, Dinas Pertanian tetap optimis produksi padi secara keseluruhan bisa dijaga dengan memaksimalkan potensi daerah lain yang masih aman dari kekeringan.

"Untuk itu, pemantauan akan terus dilakukan serta data dari kecamatan lainnya akan dikumpulkan secara berkala guna menentukan langkah lanjutan," kata Roni.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran jerami ataupun lahan pertanian lainnya yang bisa memicu terjadinya pembakaran lahan, mengingat saat ini musim kemarau.

"Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sembarangan dimanapun, baik di pekarangan rumah, di sawah, maupun di kebun. Selain itu untuk memeriksa kembali kompor dan juga aliran listrik yang bisa memicu terjadinya kebakaran," ujar Bupati. (H-3)