21 hours ago
2
Keluarga di Georgia berpeluang melanjutkan gugatan terhadap FBI, setelah rumah mereka secara keliru digerebek delapan tahun lalu.(Media Sosial X)
MAHKAMAH Agung AS, Kamis (12/6), membuka jalan bagi sebuah keluarga di Georgia untuk melanjutkan gugatan mereka terhadap FBI, setelah rumah mereka secara keliru digerebek dalam penggerebekan tengah malam delapan tahun lalu.
Putusan bulat tersebut dikembalikan ke Pengadilan Banding Sirkuit ke-11 untuk ditinjau ulang, memberi harapan baru bagi keluarga Curtrina Martin yang sebelumnya ditolak oleh pengadilan tingkat bawah untuk menuntut ganti rugi dari pemerintah federal.
Penggerebekan Salah Sasaran
Peristiwa terjadi tahun 2017 ketika Martin, pasangannya, dan anak laki-lakinya yang saat itu berusia tujuh tahun, terbangun karena kehadiran tim SWAT beranggotakan enam agen FBI. Tim tersebut meyakini mereka tengah menggerebek rumah anggota geng kriminal, namun ternyata salah sasaran.
Mereka mendobrak pintu dengan alat pemukul besi, meledakkan granat kejut, dan masuk ke dalam rumah di pinggiran Atlanta. Martin diseret keluar dari lemari tempat ia bersembunyi dan ditodong senjata, sebelum akhirnya para agen menyadari mereka berada di alamat yang salah.
Imunitas Pemerintah dan Celah Hukum
Secara umum, pemerintah federal memiliki kekebalan hukum dari gugatan. Namun, pengecualian diberlakukan melalui Federal Tort Claims Act (FTCA), yang memungkinkan warga menuntut pemerintah atas tindakan lalai atau salah yang dilakukan pegawainya. Undang-undang ini diamendemen pada 1974 setelah beberapa kasus penggerebekan salah rumah yang mendapat sorotan publik, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada warga.
Namun, Pengadilan Banding sebelumnya menolak gugatan Martin dengan menyatakan Pasal Supremasi Konstitusi AS melindungi tindakan agen federal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, bahkan jika tindakan itu salah.
Mahkamah Agung membatalkan dua asumsi utama yang digunakan pengadilan banding dalam putusannya. Salah satunya, yang sempat menguntungkan pihak keluarga, adalah penafsiran luas atas ketentuan hukum yang mengizinkan gugatan terhadap aparat penegak hukum federal.
Namun dalam opini yang ditulis Hakim Neil Gorsuch, Mahkamah menekankan pasal pengecualian bagi aparat penegak hukum tersebut tidak bisa ditafsirkan terlalu luas. Ini mungkin menyulitkan gugatan Martin ke depan. Di sisi lain, Mahkamah menolak penggunaan Pasal Supremasi sebagai tameng bagi pemerintah untuk menghindari tanggung jawab hukum, yang menjadi angin segar bagi pihak penggugat.
Kritik terhadap Penanganan FBI
Selama proses persidangan di Mahkamah Agung, Gorsuch secara terang-terangan mengkritik penanganan FBI dalam penggerebekan ini. “Bukankah sebaiknya memeriksa alamat rumah sebelum mendobrak pintu?” ujarnya sinis kepada pengacara Departemen Kehakiman. “Atau setidaknya memastikan berada di jalan yang benar? Mengecek nama jalan? Apa itu terlalu sulit?”
Departemen Kehakiman berargumen bahwa agen FBI menggunakan kebijakan diskresi dalam menjalankan tugas mereka, termasuk dalam memastikan alamat rumah. Oleh karena itu, menurut mereka, pemerintah tidak bisa digugat secara hukum.
Dukungan dari Mahkamah dan Aktivis Hukum
Putusan Mahkamah mendapat sambutan dari lembaga Institute for Justice, yang mewakili keluarga Martin. “Keputusan ini menegaskan kembali tujuan dari Federal Tort Claims Act, yakni memberikan keadilan kepada warga yang dirugikan oleh kesalahan aparat federal, baik yang bersifat sengaja maupun lalai,” kata pengacara senior Patrick Jaicomo.
Hakim Sonia Sotomayor dan Ketanji Brown Jackson, dari kubu liberal, juga menulis opini pendukung terpisah yang menyoroti amandemen hukum tahun 1974 memang dimaksudkan merespons kasus-kasus penggerebekan salah rumah seperti ini.
Dengan keputusan ini, proses hukum keluarga Martin terhadap FBI akan kembali bergulir di pengadilan banding, dan menjadi salah satu kasus penting dalam upaya menyeimbangkan kekuasaan aparat dengan hak-hak sipil warga negara. (CNN/Z-2)
