
KEBERADAAN Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati hingga kini belum membuahkan hasil yang memuaskan. Anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) sebesar Rp60 miliar setiap tahunnya menjadi beban Pemprov Jabar.
Dengan adanya kabar tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pun kembali menyinggung soal keberadaan Bandara Husein Sastranegara yang ada di Kota Bandung. Bandara ini hanya melayani penerbangan maskapai kecil karena semua penerbangan komersil jet dipindah ke BIJB Kertajati.
“Saya dengar sebetulnya lebih dari Rp60 miliar setahun. Tapi saya menghargai gubernur, saya diskusi intensif dengan beliau untuk mengoptimalkan Kertajati, tapi sepertinya mulai kepepet,” ungkapnya Jumat (13/6).
Menurut Farhan, atas hal tersebut, yang perlu dilakukan sekarang adalah segera membuka Bandara Husein karena jika dibuka, maka sektor pariwisata di Kota Bandung akan bergerak. Ketika sektor pariwisata bergerak maka Bandung Raya akan lebih sejahtera. Tapi dengan ditutupnya Bandara Husein, semua orang dipaksa pindah ke Kertajati untuk terbang.
“Di sisi lain, terbukti bahwa market terbesar untuk penerbangan itu ada di Kota Bandung, sehingga dia menilai tidak masuk akal bandara yang ada di Kota Bandung itu malah ditutup,” terangnya.
Farhan pun menyoroti banyaknya wisatawan yang tetap memilih untuk terbang melalui Bandara Halim Perdanakusuma, ketimbang menggunakan Kertajati, sehingga yang diuntungkan bukan Provinsi Jabar.
“Jelas yang dapat untung Jakarta bukan Jabar, karena Halim ada di Jakarta Timur. Jadi, ya common sense lah walaupun memang harus ada sebuah rencana besar untuk Kertajati,” lanjutnya.
Dengan melihat kondisi ini, kata Farhan, tentunya mesti dijawab oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sedangkan Pemkot Bandung tetap akan memperjuangkan Bandara Husein. Pasalnya, pembukaan kembali Bandara Husein bukan hanya soal kenyamanan warga Kota Bandung, melainkan kebutuhan strategis untuk membangkitkan sektor pariwisata di Bandung Raya. (E-2)