6 hours ago
2
WAKIL Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.(Dok. Antara)
WAKIL Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mengatakan penyediaan rumah layak huni dalam Program 3 Juta Rumah harus dibangun secara holistik. Tidak hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga dengan menyediakan ruang bersama bagi keluarga.Hal itu untuk mendukung pola hidup sehat dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga kesejahteraan psikososial.
“Kami mendukung program 3 juta rumah dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PPPA. Kami mendorong program perumahan tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas lingkungan tempat tinggal," kata Veronica dalam keterangan resmi, Jumat (25/4).
Menurutnya, keluarga harus merasakan manfaat dari pembangunan. Misalnya melalui community center yang bisa dimanfaatkan bersama.
Wamen PPPA menyampaikan, pembangunan berbasis komunitas memiliki peran penting dalam mengubah pola hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Isyana Bagoes Oka juga menekankan pentingnya sanitasi dan air bersih dalam penyediaan hunian layak. Pasalnya rumah yang memiliki akses terhadap air bersih akan sangat berpengaruh pada seribu hari pertama kehidupan anak.
"Yang pada akhirnya mendukung upaya pencegahan stunting poin keempat, yaitu penguatan sumber daya manusia," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan pentingnya sinergi antarkementerian/lembaga untuk memperkuat program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan menjadi fondasi dalam mempersiapkan data yang akurat dan pelaksanaan program yang lebih efektif.
"Kami meminta masing-masing instansi untuk memberikan tanggapan berdasarkan kepentingannya masing-masing. Misalnya terkait ibu, anak dan keluarga, BKKBN dan Kemen PPPA bersinggungan dan memiliki data yang sama, sehingga bisa mendesain program bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada," ujarnya.
Sinergi itu, katanya, bisa dimulai menyiapkan data yang tepat. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menciptakan instrumen atau pengaturan teknisnya.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyoroti adanya kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya terkait kepemilikan rumah, tetapi juga menyangkut kelayakan huni.
“Sebuah rumah dianggap layak huni jika memenuhi sejumlah indikator, antara lain akses air minum, akses sanitasi, ketahanan struktur bangunan. Apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggap sebagai hunian tidak layak,” ucap Sonny. (H-3)
