1 day ago
5
Ilustrasi.(MI)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan. Nantinya, pemasukan dari ERP akan digunakan untuk subsidi kepada masyarakat yang menggunakan transportasi umum.
Namun, hingga kini rencana tersebut masih belum diketahui akan dilaksanakan kapan. Gubernur Pramono Anung mengatakan, saat ini pihaknya terus memperluas jaringan Trans-Jabodetabek. Ia ingin rute baru Trans-Jabodetabek itu nantinya tidak hanya dibuka di wilayah Jabodetabek, melainkan juga hingga ke wilayah Cianjur.
"Tujuannya apa? Memaksa nanti warga Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Cianjur, dan sebagainya, siapapun yang masuk di Jakarta harus pakai kendaraan umum," kata dia saat memberikan sambutan dalam kegiatan Jakinvest di Balai Kota Jakarta, dikutip Rabu (28/5).
Penerima Manfaat?
Bukan hanya itu, Pemprov Jakarta juga akan menggratiskan 15 golongan dari luar daerah untuk naik transportasi umum yang dikelola oleh BUMD Jakarta.
Artinya, Pramono menjelaskan, warga dari luar daerah bisa menggunakan transportasi umum di Jakarta dengan gratis selama termasuk dalam 15 golongan yang dimaksud.
Tekan Macet?
Lebih lanjut, untuk menekan kemacetan ibu kota, pihaknya juga turut menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi.
"Tapi parkirnya saya naikkan, tapi suatu hari, bukan sekarang ya teman-teman media, ERP-nya saya mau pasang," kata Pramono.
Punya Duit?
Menurutnya, ERP atah jalan berbayar elektronik itu diterapkan agar mereka yang memiliki kendaraan pribadi tetap bisa menggunakannya di Jakarta. Namun, sebagai gantinya, para pengguna kendaraan pribadi harus membayar ketika melintasi sejumlah ruas jalan di Jakarta.
"Kenapa ERP-nya dipasang? Ya kalau kamu punya duit, mau naik mobil satu, mobil tanganmu sepuluh, bawa semua ke Jakarta, enggak apa-apa. Bayar semua ERP, parkir, bayar semua parkirnya," kata dia.
Hasil ERP?
Penghasilan dari penerapan jalan berbayar elektronik itu akan digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Termasuk untuk menggratiskan 15 golongan warga dari luar Jakarta naik transportasi umum.
"Bagi warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan hasil dari ERP sepenuhnya akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan. Termasuk warga di luar Jakarta," pungkasnya. (Far/P-3)
