2 weeks ago
16
Ratusan kepala daerah terpilih berjalan berbaris dari Monas menuju Istana Negara untuk mengikuti upacara pelantikan sebagai kepala negara, Jakarta, Kamis ( 20/02/2025).(MI/Usman Iskandar)
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap kepala daerah yang baru dilantik dapat meningkatkan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Cucun menyinggung soal kebijakan efisiensi anggaran yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo.
“Kepala daerah harus bisa melakukan efisiensi APBD, khususnya pada Belanja Operasional, dan agar diarahkan untuk pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima, Kamis (20/2).
Cucun menyoroti soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Terutama terkait dengan alokasi belanja pegawai pada APBD yang dibatasi sebesar 30% dari total belanja.
“UU HKPD mengharuskan Pemda mengalokasikan lebih besar belanja produktif. Dan demi mengurangi inefesiensi anggaran di daerah, salah satunya dilakukan dengan pengurangan alokasi upah pegawai,” terang Cucun.
Pimpinan DPR koordinator bidang (korbid) kesejahteraan rakyat itu mengatakan, pengurangan anggaran upah pegawai ini sangat penting karena di beberapa daerah upah dan gaji hampir mencakup 50% dari dana APBD. Cucun mengingatkan, Pemda masih memiliki waktu 2 tahun lagi karena UU HKPD memberi waktu transisi dilakukan dalam 5 tahun sejak UU tersebut diundangkan.
“Kebijakan ini paling lambat dilakukan pada tahun 2027 sesuai amanat UU HKPD. Artinya kepala daerah yang baru saja dilantik memiliki PR terkait efisiensi anggaran dari belanja pegawai,” ucapnya.
Cucun mengatakan UU HKPD juga berfungsi mencegah korupsi dan memperbaiki tata kelola anggaran di daerah. Melalui beleid ini, Pemda ‘dipaksa’ untuk melakukan belanja anggaran dengan sebaik-baiknya sehingga APBD lebih bisa dirasakan untuk peningkatan kualitas kehidupan rakyat.
“Agar bagaimana fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bisa merata di setiap daerah, serta kehidupan sosial ekonomi dan budaya rakyat terus mengalami peningkatan,” urai Cucun.
“Kemudian agar kesenjangan di deerah dapat diatasi, ekonomi masyarakat terjaga, dan tingkat pengangguran dapat ditekan dengan kebijakan-kebijakan produktif dan pro-rakyat, salah satunya dengan efisiensi APBD agar diprioritaskan bagi program-program jaminan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Cucun mengucapkan selamat kepada kepala daerah yang baru dilantik hari ini. Seperti diketahui, Presiden Prabowo melantik 961 Kepala Daerah di Istana Kepresidenan hari ini. Rinciannya adalah 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah di Indonesia.
Cucun mengingatkan kepala daerah yang baru saja dilantik untuk menjalankan kepemimpinan yang inklusif dan mendengarkan aspirasi semua lapisan masyarakat.
“Seperti yang telah disampaikan Presiden Prabowo, bahwa saudara/i kepala daerah adalah pelayan atau pengabdi rakyat. Jadi sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk bekerja bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing,” tuturnya.
Saat pelantikan kepala daerah, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya harus bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya. Dalam konteks ini, kepala daerah harus bisa melayani seluruh rakyat di wilayahnya tanpa terkecuali.
“Setelah dilantik, kepala daerah harus bisa memposisikan diri sebagai pemimpin semua rakyat di wilayah tempatnya mengabdi. Jadi tidak boleh mengkotak-kotakkan siapa pendukungnya terdahulu, maupun siapa yang bukan,” jelas Cucun.
Di sisi lain, Cucun juga berharap agenda pembekalan atau retret akan membuat kepala daerah semakin matang dan siap dalam bekerja untuk rakyat dan daerahnya.
“Mari kita dukung para kepala daerah baru ini. Dan masyarakat kita harapkan untuk dapat mengawal kerja-kerja kepala daerah di wilayahnya masing-masing sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar dirasakan secara maksimal,” kata Cucun. (P-4)
