6 hours ago
2
Ilustrasi(Dok UKI)
UNIVERSITAS Kristen Indonesia (UKI) kembali menorehkan prestasi akademik yang membanggakan dengan mengukuhkan Prof. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H. sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Agraria dan Pertanahan. Acara pengukuhan ini berlangsung dengan khidmat di Auditorium Grha William Soeryadjaya, Kampus UKI, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Pengukuhan ini menjadi momen istimewa bagi civitas akademika UKI “Karena dalam empat tahun terakhir, UKI telah berhasil melahirkan 12 guru besar”, ungkap Rektor UKI dalam sambutannya. Hal ini adalah sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan komitmen kuat universitas dalam meningkatkan kualitas dan kontribusi di bidang pendidikan tinggi dan penelitian.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Terlihat juga beberapa tokoh nasional seperti Dr. Drs. Manuel kaisiepo, S.IP., M.H (Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Masa jabatan th. 2000 – th. 2004), Dr. Maruarar Siahaan, SH., MH (Hakim Mahkamah Konstitusi RI Masa jabatan tahun 2003 - 2008), Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH (Anggota DPR RI Komisi III menjabat tahun 2019 - sekarang).
Selain itu, hadir pula H. Ganjar Pranowo, SH., M.IP (Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2013-2023), Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. (Hakim Konstitusi periode 2020-2034), Sabam Sinaga (Komisi X DPR RI), Enrico Simanjuntak (Hakim Tata Usaha), Pejabat Biro Hukum & Advokasi Beacukai, selain itu Rita Kulibongsi (Komisioner Komisi Kejaksaan RI) juga turut hadir memberikan dukungan dan apresiasi atas capaian akademik yang diraih oleh Prof. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H.
Acara berlangsung dengan tertib dan penuh penghormatan, mencerminkan budaya akademik yang unggul dan profesional di lingkungan UKI. Dengan pengukuhan ini, Universitas Kristen Indonesia semakin memperkuat perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkontribusi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang agraria dan pertanahan dua bidang strategis dalam konteks pembangunan nasional.
Melalui orasi ilmiah berjudul “Formula Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Kasus-kasus Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum”, Prof. Aarce menyampaikan diperlukan formula hukum pemberantasan melalui penegakan hukum terhadap mafia tanah, penguatan peran satgas mafia tanah dan KPK, serta pembentukan pengadilan khusus pertanahan.
"Sinergi antara Kementerian ATR/BPN, kejaksaan, kepolisian, dan Kementerian PUPR dengan sistem satu data dan keterbukaan informasi peraturan juga penting, “ pungkasnya. (H-2)
