2 weeks ago
8
Ilustrasi(freepik.com)
INDONESIA menghadapi beban Penyakit Tidak Menular (PTM) yang semakin meningkat dan menyumbang lebih dari 73% kematian nasional. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Asnawi Abdullah menekankan pentingnya penanggulangan peningkatan prevalensi PTM sebagai komponen utama dari misi Indonesia Emas 2045.
“Reformulasi pangan sangat krusial, karena sebanyak 73% kematian di Indonesia terkait dengan PTM,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (30/4).
Dengan mengurangi kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk makanan serta menerapkan pelabelan gizi yang jelas dan sistem peringkat gizi, pemerintah dapat memberdayakan konsumen untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi risiko PTM, tetapi juga memungkinkan industri menyediakan pilihan yang lebih baik, memberi manfaat bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Asnawi juga menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri untuk mendorong reformasi penting ini.
“Kita harus bekerja sama menciptakan lingkungan di mana pilihan makanan yang lebih sehat dapat diakses dan diminati oleh masyarakat,” ujar Asnawi.
Sementara itu CEO Food Industry Asia, Matt Kovac menekankan pentingnya kemitraan publik-swasta dalam menghadirkan solusi yang praktis dan dapat diperluas untuk meningkatkan gizi dan mengurangi beban PTM.
Hal senada juga dikatakan Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman yang menekankan perlunya mengembangkan kebijakan pangan yang seimbang dan efektif yang memprioritaskan kesehatan masyarakat dan sekaligus mendorong inovasi, daya saing serta keberlanjutan ekonomi sektor pangan.
"Indonesia terus membuat kemajuan yang stabil dalam mengatur sektor makanan dan minuman, yang memerlukan kolaborasi dari pemerintah, akademisi dan industri untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti," jelas Adhi.
Satu fokus penting adalah reformulasi pangan secara bertahap seperti mengurangi gula, garam dan lemak untuk membantu mencegah penyakit tidak menular.
“Kita juga harus melihat bagaimana negara lain mengatur hal ini, mengadaptasi praktik terbaik global sesuai dengan kebutuhan lokal kita, dengan target berbasis ilmu pengetahuan, dukungan pemerintah dan inovasi industri. GAPMMI berkomitmen untuk membantu pemerintah menciptakan peta jalan yang praktis, bertahap, dan terikat waktu untuk mencapai tujuan-tujuan ini,” tandas Adhi.
