1 day ago
12
Ilustrasi(Antara)
PEMERINTAH memutuskan untuk membatalkan program stimulus berupa diskon tarif listrik yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Juni dan Juli 2025. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kesiapan anggaran dan efektivitas pelaksanaan program.
Dalam rapat antarmenteri Kabinet Merah Putih yang dilakukan beberapa waktu lalu, dibahas bahwa proses penganggaran untuk pemberian diskon tarif listrik akan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
"Karena itu, jika target pelaksanaannya adalah bulan Juni dan Juli, kami putuskan program ini tidak dapat dijalankan,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (2/6).
Sebagai gantinya, pemerintah fokus pada program bantuan subsidi upah. Menurut Sri Mulyani, pada awal perencanaan, program ini sempat terkendala dalam hal penetapan target penerima manfaat, mengingat bantuan serupa pernah diberikan pada masa pandemi covid-19.
“Waktu itu data di BPJS (Ketenagakerjaan) masih perlu untuk dibersihkan. Dan sekarang, data tersebut sudah clean, terutama untuk pekerja yang di bawah Rp3,5 juta," jelas Menkeu.
Pemerintah menargetkan sebanyak 17 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten/lota (UMP/UMK) yang menerima bantuan dana Rp300 ribu.
Dengan dukungan data yang lebih siap dan proses pelaksanaan yang lebih efisien, Menkeu menegaskan pemerintah berupaya menyalurkan subsidi upah ke pekerja secara optimal. (E-4)
