1 day ago
6
Jalan di Kalsel.(MI/Denny Susanto)
PEMERINTAH daerah di Provinsi Kalimantan Selatan diminta untuk tetap memprioritaskan infrastruktur yang berhubungan langsung ke masyarakat di tengah pengetatan dan efisiensi anggaran pemerintah.
Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU) Kalsel, Martinus, Minggu (13/4). "Pemerintah harus cernat dan bijak dalam mengalokasikan anggaran. Jangan sampai kebijakan efisiensi anggaran justru mengabaikan kondisi infrastruktur dan merugikan masyarakat luas," ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas PU Kalsel ini menambahkan ada sejumlah pos anggaran terkait infrastruktur yang harus dipertahankan dan beresiko jika dikurangi atau dihilangkan, seperti anggaran perbaikan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan. "Untuk pemeliharaan jalan misalnya, itu anggarannya tidak bisa dikurangi. Karena bila dikurangi maka jalan tidak terpelihara dan kerusakannya akan bertambah, berlipat-lipat nilai kerusakannya," kata Martinus.
IPPU Kalsel menyoroti rencana Pemprov Kalsel untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur beranggaran jumbo. Salah satunya pembangunan jalan baru rute alternatif Mataraman, Kabupaten Banjar menuju Kabupaten Tabalong. Selain akan memakan waktu dan biaya besar, proyek-proyek tersebut perlu kajian mendalam termasuk dampak lingkungan dan lainnya.
"Sebenarnya Kalsel sudah memiliki jaringan infrstruktur jalan yang memadai dan menjangkau semua wilayah. Seharusnya Pemprov dan Pemda di Kalsel cukup fokus pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada sesuai kewenangannya, termasuk fasilitas penunjang jalan sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jalan. Ini juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat," kata Martinus.
IPPU Kalsel juga mencatat kondisi infrastruktur jalan di Kalsel baik berstatus jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota masih banyak yang rusak. Maraknya angkutan barang yang melebihi beban jalan dan banjir ikut memicu laju kerusakan jalan yang pada akhirnya berdampak pada roda perekonomian masyarakat dan daerah.
"Melihat kondisi anggaran pemerintah saat ini, pemda tidak perlu memaksa pembangunan infastruktur bermodal jumbo yang justru akan membebani APBD. Ada sejumlah ruas jalan yang saat ini perlu penanganan segera seperti jalan Marabahan-Margasari, Loksado-Batulicin, ruas perbatasan Kalsel-Kalteng yang sering longsor. Serta perlunya jalan penghubung seperti Lingkar Selatan ke Terminal Pal 17, juga ruas-ruas lainnya agar jaringan jalan dapat dimaksimalkan," kata Martinus.
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Heryadi, beberapa waktu lalu mengakui kondisi jalan berstatus nasional atau trans kalimantan maupun jalan provinsi di Kalsel, saat ini dalam kondisi rusak. Selain akibat pengaruh umur jalan dan aktivitas angkutan barang melebihi kapasitas beban jalan juga dampak bencana banjir pada awal 2025 lalu.
Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Utara, Tanah Laut dan Barito Kuala mengalami kerusakan akibat banjir. Tercatat kerusakan ringan hingga berat jalan nasional di Kalsel mencapai 509 kilometer dan sejak beberapa waktu lalu telah diusulkan kepada BPJN untuk diperbaiki. Sementara Pemprov Kalsel sendiri akan memperbaiki kerusakan jalan sepanjang 150 kilometer. (E-2)
