4 hours ago
3
Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta.(Antara)
PAKAR hukum Henry Indraguna, mendorong agar DPR RI dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Henry mengatakan RUU KUHAP telah bertahun-tahun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun tak kunjung disahkan. Menurutnya, KUHAP yang berlaku saat ini sudah terlalu termakan waktu sehingga perlu pembaharuan untuk menyesuaikan perubahan zaman.
“RUU KUHAP adalah instrumen penting untuk mencegah penyiksaan, kriminalisasi, dan praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Kita tidak bisa lagi menunda reformasi keadilan. Jika negara ingin beradab, maka hukum acara pidananya pun harus beradab,” katanya dalam keterangan yang diterima Media Indonesia pada Senin (7/7).
Penanganan Perkara?
Henry berharap pembahasan RUU KUHAP yang akan mengatur tentang tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dapat dibahas secara transparan dan substansial.
“Sistem hukum acara pidana Indonesia masih kental dengan model represif warisan kolonial dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip due process of law, serta perlindungan hak asasi manusia,” jelasnya.
Terobosan Penting?
Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia itu menilai, RUU KUHAP mengandung sejumlah terobosan penting, seperti penguatan hak tersangka dan korban sejak awal proses hukum; perluasan kewenangan praperadilan termasuk atas penyitaan dan penggeledahan.
Selain itu, RUU KUHAP juga memuat soal pengakuan alat bukti digital dan elektronik secara formal; pengawasan proses penyidikan oleh hakim pemeriksa pendahuluan; dan akomodasi prinsip restorative justice dalam perkara-perkara tertentu.
Jawab Masalah?
Henry berharap RUU KUHAP bisa menjawab fenomena 'no viral, no justice' yang sempat menjadi isu di masyarakat. Menurutnya, keadilan tidak boleh bergantung pada media sosial sebab keadilan adalah hak setiap warga negara.
“RUU KUHAP adalah fondasi agar aparat hukum bekerja dengan prinsip objektif dan berkeadilan, bukan berdasarkan tekanan publik atau kekuasaan,” imbuhnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa, akademisi, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, hingga organisasi profesi, untuk bersama-sama mengawal pengesahan RUU KUHAP sebagai bagian dari reformasi hukum nasional. (Dev/P-3)
