5 hours ago
1
MANTAN Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) saat era Presiden Joko Widodo, Nadiem Makarim, di Jakarta.(Dok. MI/Susanto)
MANTAN Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) saat era Presiden Joko Widodo, Nadiem Makarim, mengungkap bahwa pengadaan laptop Chromebook yang dilakukan pihaknya pada 2019-2022 sudah melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung). Keterangan itu diberikan Nadiem menyusul adanya dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud-Ristek saat ia menjabat.
Saat ini, institusi lain yang ada di Kejagung, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tersebut. Menurut Nadiem, pelibatan Jamdatun diperlukan agar proses pengadaannya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang kejaksaan, untuk mengawal dan mendampingi proses ini agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi," terangnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (10/6) pagi.
Selain Jamdatun, Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadiem juga turut menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan melakukan audit serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan tidak adanya monopoli dalam proses pengadaan laptop tersebut.
"Jadi sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal, pasti ada resikonya, dikawal dengan berbagai instansi," jelas Nadiem.
Nadiem mengklaim, ada lebih dari 1,1 juta unit perangkat yang telah dialokasikan ke lebih dari 77 ribu sekolah di seluruh Indonesia dalam proyek tersebut. Selain laptop, Kemendikbudristek juga melakukan pengadaan modem 3G serta proyektor. (H-3)
