Menteri LH Tekan Gubernur Jabar Percepat Pengkajian Revisi Tata Ruang

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau lokasi bencana longsor di Bogor, Jawa Barat.(MI/Dede Susianti)

MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan jajarannya melakukan kunjungan KE sejumlah titik atau lokasi bencana banjir dan longsor di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (7/7).

Setelah melihat langsung dan memperhatikan kondisi lokasi bencana yang menelan tiga korban jiwa itu, Hanif meminta agar Gubernur Jawa Barat segera melakukan percepatan pengkajian untuk merevisi tata ruang Jabar. 

Pihaknya menilai ada penyimpangan terhadap tata ruang Jabar, khususnya mengenai tata ruang kawasan Puncak yang notabenenya hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, daerah resapan air.  

Kesalahan arah tata ruang itu mengakibatkan perubahan fungsi yang sangat besar, sehingga dampaknya pada kerusakan dan berujung bencana. 

"Kami sedang kembali menyurati ke Bapak Gubernur  abar, KDM (Kang Dedi Mulyadi) untuk segera melaksanakan arahan menteri terhadap surat-surat dua-tiga bulan lalu," ungkap Hanif di sela kunjungan.  

"Kami telah menyurat ke Pak Gubernur untuk segera memimpin kajian, merevisi tata ruangnya. Karena tata ruangnya sudah benar-benar memakan banyak korban jiwa," imbuhnya.

Pada kejadian banjir dan tanah longsor awal tahun lalu, belasan orang meninggal dunia menjadi korban bencana.

"Kemudian hari ini dilaporkan ke kami ada tiga orang juga di bantaran aliran Sungai Ciliwung, kebetulan ada di DAS hulunya," imbuh Hanif.

Dia menyebut, pada waktu kejadian bencana banjir bandang dan longsor atau pada Sabtu (5/7) malam, curah hujan yang mengguyur kawasan Puncak memiliki intensitas 150 mililiter. 

"Dengan curah itu di dalam dua hari, tentu ini mengakibatkan jumlah air yang cukup besar, sehingga dengan tata ruang yang berubah itu berakibat seperti ini," katanya seraya menujuk arah longsoran. 

"Kami akan memaksa kembali Bapak Gubernur Jabar dan Bapak Bupati Bogor untuk me-review persetujuan lingkungan yang diberikan di daerah puncak-Puncak semacam ini," tegasnya lagi. (DD/E-4)