3 hours ago
1
(MI/Lina Herlina)
Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan pernyataan keras terhadap maraknya kejahatan pangan yang merugikan petani dan masyarakat. Dalam pidatonya di acara pengambilan sumpah sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin (14/7) Amran menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi pelaku kejahatan pupuk palsu, beras oplosan, dan manipulasi pangan lainnya.
“Contoh ada pupuk palsu, itu merugikan petani sampai Rp3,2 triliun. Kami sudah serahkan ke kejaksaan dan kepolisian. Ini serius. Tidak boleh dibiarkan,” tegas Amran.
Ia juga menyebut, kejahatan pangan bukan hanya terjadi pada pupuk, tetapi juga pada minyak goreng dan beras. Dalam waktu 10 bulan terakhir, Kementan telah mencatat 260-an kasus kejahatan pangan yang kini sedang diproses aparat penegak hukum.
“Untuk minyak goreng ada sekitar 20-an kasus, dan beras oplosan 212 kasus. Total kerugian masyarakat mencapai Rp99 triliun. Kalau berlangsung 10 tahun, itu bisa tembus Rp1.000 triliun,” ujarnya.
Amran menyatakan telah menyurati Kapolri dan Jaksa Agung, serta berkoordinasi langsung dengan Satgas Pangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia menyebutkan, 86 persen beras premium di pasar tidak sesuai standar, dan hal ini sangat merugikan masyarakat, terutama penerima bantuan sosial (bansos).
“Harga beras naik Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo karena dioplos. Yang dirugikan adalah rakyat kecil. Kalau mau disebut biadab, ya memang biadab. Ini tidak bisa ditoleransi,” kata Amran yang hadir sebagai orang tua dari dr. Andi Athira Sudirman, putrinya sebagai dokter spesialis baru di FK Unhas.
Amran juga menyinggung upaya besar-besaran reformasi di tubuh Kementerian Pertanian sejak kembali menjabat. Ia menyebut, Kementan kini kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan sedang dalam proses transformasi besar-besaran dari hulu ke hilir. “Kami diminta testimoni oleh KPK soal capaian antikorupsi. Ini ukuran bahwa kita di jalur yang benar,” jelasnya.
Mentan juga menegaskan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sejak Indonesia merdeka. Hal ini menjadi dasar untuk mengoptimalkan penyaluran bansos dan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
“Baru saja saya komunikasi dengan Mendagri, bansos disalurkan 362 ribu ton. SPHP 1,3 juta ton. Kita pastikan distribusi aman dan mafia kita bersihkan,” tegas Amran, yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Unhas.
Ia menekankan bahwa harga pangan yang adil dan terjangkau akan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Karena itu, kejahatan pangan harus dibersihkan agar ketahanan pangan dan keadilan sosial bisa berjalan seimbang. “Kalau premium dioplos, rakyat miskin yang menanggung. Kita semua harus peduli. Media juga jangan diam. Kalau kita ingin negara ini maju, jadi negara superpower, tidak boleh ada kompromi untuk mafia,” katanya.
Mentan menyatakan semua langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Amran menegaskan ia tidak akan mundur dalam membersihkan sektor pertanian. “Selama kami masih di Kementan, insya Allah kami sekuat tenaga. Tidak akan mundur. Kami yakin ini bisa dibereskan,” tutupnya. (H-1)
