1 week ago
14
Pemerintah siapkan Sekolah Rakyat: Petugas menata papan tulis ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat,(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.)
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan rekrutmen untuk Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi guru-guru yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dan belum penempatan. Alasan tidak memakai guru Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau honorer yang ada, kata mensos, karena tidak ingin menganggu guru-guru yang selama ini sudah bekerja untuk daerah.
“ASN, PPPK, atau honorer itu umumnya sudah di daerah, memang dibutuhkan, dan umumnya daerah kekurangan guru. Maka menurut (Kementerian) Dikdasmen, prioritasnya adalah mengambil guru-guru yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) tetapi belum penempatan,” papar Saifullah atau Gus Ipul lewat sambungan telepon kepada Media Indonesia, Senin (7/4).
Selain itu, lanjut mensos, pihaknya tidak ingin mengganggu rasio guru-siswa di sekolah yang dikelola pemda, di bawah pembinaan Kemendikdasmen maupun Kemenag.
“Maka yang disiapkan adalah memang yang sudah siap, belum ada penempatan. Kita prinsipnya tidak ingin mengganggu guru-guru yang memang selama ini telah mengajar di daerah,” jelasnya.
Walaupun sudah memiliki kualifikasi untuk mengajar, guru-guru PPG ini akan diseleksi lagi untuk bisa menjadi pengajar di Sekolah Rakyat. Selain dilihat kualifikasinya, kata Gus Ipul, guru-guru yang direkrut akan diutamakan berasal dari daerah tempat berdirinya sekolah itu.
“Misalnya di Kabupaten Nganjuk, maka guru-guru yang diprioritaskan adalah guru-guru di dekat situ yang telah mengikuti program PPG untuk mengikuti tes lagi untuk bisa mengajar di Sekolah Rakyat. Prioritasnya PPG yang tersebar di berbagai daerah, jumlahnya lebih dari 50 ribu,” pungkasnya. (Ifa)
