11 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako untuk periode triwulan III 2026 akan dimulai pada 20 Juli mendatang.
Saat ini, Kementerian Sosial masih menyelesaikan proses pemutakhiran dan pembersihan data penerima manfaat berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Proses tersebut ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan sebelum penyaluran dilakukan.
"Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan," kata Gus Ipul dalam konferensi pers didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan hasil pemutakhiran data membuat komposisi penerima bansos mengalami perubahan. Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) tetap tercatat sebagai penerima, sebagian lainnya tidak lagi memenuhi syarat, sementara penerima baru juga akan masuk dalam daftar sesuai hasil verifikasi terbaru.
Dalam kaitan ini, Gus Ipul mengapresiasi pemerintah daerah yang telah proaktif melakukan pemutakhiran data, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran. Tiga Provinsi yang paling aktif melakukan pemutakhiran adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Kota Bekasi menjadi kota yang melakukan pemutakhiran data terbanyak.
"Ini artinya bahwa daerah telah begitu peduli terhadap proses pemutahhiran itu, karena kita harus akui data ini yang kita terima adalah data dari daerah, dan daerahlah yang paling tahu tentang kondisi objektif warganya," ujarnya.
Proses pemutakhiran data dilakukan mulai tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke operator data desa atau kelurahan, melalui proses musyawarah dan diteruskan ke Dinas Sosial setempat, sebelum akhirnya ditetapkan Bupati/Wali Kota dan diserahkan ke Kemensos.
Dari Kemensos, data diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS), untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi, dan setiap tiga bulan data hasil pemutakhiran yang telah di verifikasi tersebut diserahkan Kembali ke Kemensos untuk dilakukan penyaluran bansos.
"Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak," imbuhnya.
Selain memperbarui data penerima, pemerintah juga mulai mengintegrasikan penyaluran bansos dengan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan itu menjadi bagian dari paradigma baru bertajuk "Bansos Sementara, Berdaya Selamanya" yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas," kata Gus Ipul.
Kemensos terus berupaya melakukan penguatan program pemberdayaan, tahun ini ditargetkan 150 ribu lebih KPM akan didorong untuk mengikuti program pemberdayaan.
"Kita harapkan mereka tahun berikutnya nanti sudah tidak menerima bansos lagi, tapi mengembangkan usaha yang hasilnya lebih besar daripada mereka yang menerima bansos," jelasnya.
Gus Ipul mengungkapkan ada tiga bentuk pemberdayaan yang akan diberikan sesuai dengan hasil asesmen masing-masing KPM. Yakni peningkatan keterampilan, memperkuat akses, dan memperkuat aset.
"Ya kita coba apanya dulu, (misal) mereka butuh peningkatan keterampilan atau mereka butuh tambahan aset, tempat untuk usaha misalnya, atau mungkin juga yang ketiga aksesnya dibuka, mungkin dikerjasamakan dengan banyak pihak," pungkasnya.
(ory/ory)
Add
as a preferred source on Google
