1 week ago
9
Anggot DPR RI Ahmad Dhani(ANTARA/Indrianto Eko S)
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam pernyataan anggota DPR RI Ahmad Dhani (AD) yang seksis karena melecehkan perempuan, merendahkan martabat Indonesia dan juga bersifat rasis. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Komisi X mengenai persetujuan pemberian status warga negara Indonesia (WNI) terhadap tiga pesepak bola keturunan Indonesia pada Rabu (5/3).
Dengan beralibi out of the box dan intonasi bercanda, AD mengusulkan agar naturalisasi diperluas bagi pemain bola di atas 40 tahun dan mungkin yang duda untuk dinikahkan dengan perempuan agar menghasilkan keturunan Indonesia yang dinilainya akan memiliki kualitas keterampilan sepak bola yang lebih baik. Pernyataan AD ini dinilai melecehkan karena menempatkan perempuan sekedar mesin reproduksi anak, pelayan seksual suami.
"Apalagi pernyataan ini dilanjutkan dengan menyebutkan bahwa jika pemain sepak bola yang dinaturalisasi itu beragama Islam maka bisa dinikahkan dengan empat perempuan," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yetriyani, Jumat (7/3).
Padahal hukum Indonesia, dalam hal ini UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengatur ketentuan dan prasyarat yang ketat untuk mencegah perkawinan lebih dari satu orang menjadi sekadar menguntungkan satu pihak dan mengeksploitasi lainnya.
Pernyataan ini juga merendahkan martabat Indonesia dengan rasisme karena seolah kualitas laki-laki pesepak bola dari luar negeri memiliki sifat genetik yang lebih baik dibanding dari Indonesia. Kalimat rasis tampak dalam penekanan agar naturalisasi tidak kepada yang bule karena ras Eropa yang berbeda.
Andy menegaskan, Komnas Perempuan mengingatkan bahwa seluruh pimpinan dan anggota DPR RI memiliki mandat untuk mengawal 4 Pilar Kebangsaan sebagai landasan dalam pembuatan Undang-Undang dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pun harus diterapkan dalam pernyataan yang disampaikan seluruh anggota DPR RI dalam situasi apa pun.
Keempat Pilar Kebangsaan itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip penghormatan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, non-diskriminasi, dan penghargaan pada kebhinnekaan adalah nilai integral dari 4 Pilar Kebangsaan yang harus dijunjung tinggi dan diamalkan.
"Termasuk di dalamnya adalah penghargaan kepada perempuan sebagai manusia yang setara, bukan sekadar objek seksual dan objek reproduksi," imbuhnya.
Pernyataan bersifat seksis ini juga bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana termaktub dalam UU No. 7 Tahun 1984 terkait penetapan ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 5. CEDAW mengamanatkan agar para pejabat publik termasuk pembuat kebijakan di Negara pihak menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Pejabat publik justru harus mengambil langkah strategis untuk menghapuskan diskriminasi.
Mengingat bahwa pernyataan AD berpotensi melanggar hak asasi perempuan, mencederai citra, kehormatan dan kewibawaan DPR RI, khususnya Komisi X yang juga mengawal bidang pendidikan, Komnas Perempuan mendorong Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa kasus ini lebih lanjut. Selain bertentangan dengan nilai-nilai dalam 4 Pilar Kebangsaan, pernyataan ini mengindikasikan ketidakseriusan dalam melaksanakan tugas DPR RI. Salah satunya terkait peran pengawasan DPR RI pada ketersediaan dukungan dan tata kelola pembinaan pesepak bola nusantara agar putra-putri bangsa Indonesia dapat berprestasi optimal di cabang olahraga ini.
"Pemeriksaan perlu dilakukan oleh MKD untuk memperkuat kewibawaan DPR RI dengan memastikan peristiwa serupa tidak berulang kembali," jelas Andy.
Komnas Perempuan juga merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI untuk melakukan penguatan kapasitas anggota DPR RI dalam hal konstitusi, HAM serta kesetaraan dan keadilan. Ini dilakukan agar mereka dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat secara profesional, berintegritas, amanah dan sesuai dengan etika yang berlaku.
"Selain itu, Partai Politik dan khususnya Partai Politik yang mengusung AD, perlu memberikan pemahaman dan pengawasan kinerja pada anggota DRR RI yang diusungnya, termasuk dalam hal pernyataan. Ini dilakukan agar seturut dengan prinsip-prinsip HAM, non diskriminasi serta kesetaraan dan keadilan gender," pungkasnya.(M-2)
