
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan, permasalahan soal nota diplomatik Arab Saudi soal berbagai permasalahan penyelenggaraan haji 2025 Indonesia telah diselesaikan. Pihaknya telah melakukan pembahasan dan penyelesaian soal hal tersebut dengan Kementerian Haji Arab Saudi.
Hilman menegaskan, nota diplomatik tersebut seharusnya bersifat tertutup, hanya ditujukan pada tiga pihak, yakni Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri. Namun, sayangnya nota diplomatik Arab Saudi itu bocor ke publik.
"Ada beberapa isu yang menjadi catatan dan tantangan saat masa operasional. Alhamdulillah sebagian besar sudah bisa kita atasi di lapangan dan kita sampaikan penjelasannya kepada otoritas setempat," kata Hilman, Sabtu, (21/6).
Ia mengatakan hal-hal yang disebutkan dalam nota diplomatik tersebut sebenarnya sudah dibahas dan dievaluasi oleh Kemenag sejak beberapa pekan lalu. Namun, pihak Arab Saudi tetap memasukkannya sebagai daftar hal yang harus menjadi catatan perbaikan.
"Isi nota tersebut merupakan isu-isu yang sudah kami bahas, selesaikan, dan konsolidasikan bersama Kementerian Haji Saudi jauh sebelum puncak haji. Jadi, bukan hal baru," kata Hilman.
Hilman mengatakan, isi dari nota diplomatik tersebut sebenarnya bagian dari evaluasi rutin yang ada setiap musim haji akan berakhir. (Ant/H-3)