Kejagung Sebut Pengawalan TNI Bentuk Antisipasi Ancaman Terhadap Jaksa

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar .(Antara)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) membantah adanya ancaman sampai harus meminta bantuan pengamanan dari TNI untuk mengamankan kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari). Pengamanan dari TNI merupakan bentuk antisipasi.

“Nah tetapi dalam konteks antisipasi, konteks katakanlah pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan ke depan, maka dibutuhkan bentuk pengamanan yang lebih baik,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (15/5).

Hari mengatakan, salah satu antisipasi adalah ancaman kepada jaksa dalam menangani perkara. Sejauh ini, pengamanan baru dilakukan di gedung. “Dan kita lihat, pengamanan kan di kantor dilakukan, sementara tugas jaksa kan mobile ke mana-mana,” ucap Harli.

Harli menyebut pengamanan dari TNI bisa menyentuh kepada penindakan yang dilakukan kejaksaan. Salah satunya adalah pengamanan penggeledahan.

“Ya bisa saja. Misalnya kita melakukan upaya-upaya penggeledahan, upaya-upaya penyitaan, yang membutuhkan tenaga pengamanan,” ucap Harli.

Pengamanan penggeledahan oleh TNI bisa dilakukan jika adanya ancaman menyerang penyidik Kejagung. Pastinya, pertimbangan matang dilakukan saat memberikan pasukan kepada tim penindakan kejaksaan.

“Nah tapi kan TNI juga dalam memberikan itu kan secara terukur. Kan tidak ujug-ujug misalnya mengamankan seperti suasana, seperti apa gitu, kan tidak. Ya dalam tugasnya hanya mempermudah bagaimana jaksa melakukan tugasnya,” tutur Harli. (Can/P-2)