2 weeks ago
14
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.(Antara)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan adanya gratifikasi dalam proses rebutan kursi untuk jabatan pimpinan DPD. Kedeputian Penindakan dan Eksekusi menunggu hasil telaah aduan tersebut.
“Jadi begini. Ini informasi yang kami terima. Itu sudah dilaporkan. Kita kan lihat progresnya tuh,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip pada Rabu (26/2).
Asep mengatakan, ada tiga tahapan verifikasi laporan di KPK, sebelum diserahkan kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Hingga kini, kabar gratifikasi itu belum dikirimkan ke mejanya.
“Yang saya ketahui. Itu sudah dilaporkan tapi sepengetahuan saya belum masuk ke penindakan dan eksekusi. Ini masih di Dumas (Pengaduan Masyarakat) atau PLPM. Ditunggu saja,” ucap Asep.
Proses pemilihan Wakil dan Ketua DPD dilaporkan ke KPK. Pelapor menduga adanya pemberian dan penerimaan gratifikasi terkait perebutan kursi pimpinan senator itu.
“Kita di sini sudah menyampaikan kewajiban kita sebagai pelapor,” kata Advokat Azis Yanuar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18j Februari 2025.
Azis merupakan kuasa hukum dari pelapor yakni Muhammad Fithrat Irfan. Kliennya dipanggil KPK hari ini untuk memberikan bukti tambahan.
“Tadi sudah disampaikan bukti-bukti tambahan yang memang diperlukan oleh pihak KPK untuk memproses pelaporan yang sudah dimasukkan oleh beliau pada Desember 2024 yang lalu,” ucap Azis.
Menurut dia, salah satu bukti yang diberikan ke KPK berupa rekaman percakapan kliennya dengan petinggi partai. Namun, dia enggan memerinci sosok politikus yang diadukan ke Lembaga Antirasuah.
“Jadi di sini bukan hanya terkait DPD, ternyata ada juga petinggi partai yang diduga terlibat dalam hal tersebut,” ujar Azis.
Dalam aduannya, perebutan kursi DPD disebut tergantung pada nominal gratifikasi yang diberikan. Untuk jabatan ketua, minimal kandidat memberikan USD5.000 ke sejumlah orang. (Can/P-3)
