8 hours ago
1
Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak.(MI/Palce Amalo)
PEMBANGUNAN infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nusa Tenggara Timur 2025-2030 diarahkan untuk mendukung tiga program utama dinas tersebut.
Tiga program yang merupakan bagian dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur NTT yakni penurunan stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. "Dinas PUPR itu berperan dan mendukung visi misi gubernur dan wakil gubernur dalam rangka mendukung tiga hal ini," kata Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak dalam Coffee Morning bersama wartawan, Jumat (23/5).
Menurutnya, ada sejumlah isu strategis yang sudah disusun ditambah hasil kunjungan kerja bersama gubernur dan wakil gubenur ke kabupaten dan kota, yakni belum optimalnya kinerja jaringan irigasi, minimnya ketersediaan air baku, dibutuhkan penanganan jalan dalam kondisi mantap, rendahnya angka layanan air minum, dan terbatasnya sumber air minum.
Untuk irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, luasnya mencapai 360 ribu hektare. "Jika kita sentuh mulai dari bangunan utama, primer, sekunder dan tersier secara baik dan jika rata-rata kinerjanya sudah di atas 75% saja, maka akan mendukung peningkatan indeks tanam," katanya.
Apalagi dengan tambahan alsitan dari dinas pertanian, akan mendukung peningkaan produksi pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan di NTT. "Intinya kalau airnya sudah bagus di atas 75 persen akan mensupport kepada peningkatan produksi pangan di NTT yang tujuannya untuk penurunan stiunting dan kemiskinan ekstrem," ujarnya
Kemudian ketersediaan air baku di NTT masih minim jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari bendungan, embung, irigasi, mata air, danau dan sungai. Pasalnya, rata-rata musim hujan di NTT hanya empat bulan dalam satu tahun, sedangkan delapan bulan musim kemarau. Karena itu, air baku yang dimanfaatkan berasal dari sumber-sumber yang terbatas tersebut. "Kalau kita sentuh, selain mendukung air minum juga mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan," jelasnya.
Akses jalan
Selanjutnya untuk menghubungkan permukiman penduduk dengan sentra-sentra pangan, dibutuhkan akses jalan yang lancar. Salah satu persoalan di NTT terkait jalan, kata Benyamin Nahak, adalah kemantapan jalan provinsi sepanjang 2.600 kilometer dan jalan kabupaten sepanjang 19.000 kilometer masih di bawah 75%.
Berbeda dengan kemantapan jalan nasional sekitar 2.000 kilometer rata-rata mencapai 95%. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi mulai dari kabupaten dan provinsi, pemerintah pusat dan dunia usaha agar bersama-sama menangani ruas jalan yang saat ini dalam kondisi rusak, bahkan belum sama sekali dibangun.
"Pemantapan jalan akan mendukung kepada lancarnya distribusi pangan dari titik-titik sentra pangan ke penduduk yang di situ juga ada stunting-nya tinggi dan kemiskinan ekstremnya tinggi," kata Benyamin Nahak.
Adapun untuk mengatasi krisis air di masyarakat, Dinas PUPR NTT menargetkan membangun satu embung di setiap desa. Benyamin juga menyinggung soal masih rendahnya angka layanan air minum. Saat ini, layanan air minum di NTT baru mencapai 88%, masih di bawah standar yakni 95%. "Jadi masih ada gap. Ke depan kita akan membawa air dari sumber-sumber air ke titik tertentu kemudian disambung ke masyarakat," sebutnya.
Untuk mempercepat program ini, perlu melibatkan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Adapun rumah tidak layak huni di NTT mencapai 450.000 lebih rumah dan backlog yang juga masih tinggi. (E-2)
