1 week ago
12
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi(ANTARA FOTO/Fauzan)
ECONOMIST Intelligence Unit (EIU) kembali merilis Indeks Demokrasi seperti tahun-tahun sebelumnya sejak 2006. Dalam rilis teranyar, EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia. Jika tahun lalu berada di peringkat 56, tahun ini Indonesia menempati posisi 59 dari 167 negara alias turun tiga peringkat. Dengan skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy atau demokrasi cacat.
Merespons itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan stau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, menyebut bahwa alat ukur yang digunakan EIU sudah ketinggalan zaman.
Hasan mempertanyakan alat ukur EIU karena Israel yang melakukan pembantaian terhadap Bangsa Palestina rangkingnya berada di atas Indonesia.
“Kalau Israel yang melakukan pembantaian bangsa Palestina sampai ke anak-anak yang tidak berdosa itu ranking demokrasinya di atas kita, saya rasa alat ukur mereka sudah gak update dengan kebutuhan jaman,” tegas Hasan kepada Media Indonesia, Rabu (5/3).
“Sepertinya alat ukur mereka perlu diperbarui agar lebih universal dan tidak bias nilai-nilai bangsa Eropa,” tambahnya.
Adapun EIU merilis Indeks Demokrasi 2024 dengan tajuk What's Wrong with Representative Democracy? atau Apa yang Salah dengan Demokrasi Perwakilan? Lewat rilis teranyar, EIU menyoroti kemenangan Prabowo Subianto lewat Pilpres 2024 yang disokong oleh presiden sebelumnya, Joko Widodo.
"Aliansi Tuan Prabowo dengan pendahulunya telah meningkatkan ketakutan mengenai pemusatan kekuasaan serta kurangnya pengawasaan dan keseimbangan," demikian bunyi laporan EIU.
EIU juga menggarisbawahi langkah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden, lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Bagi EIU, perubahan dalamputusan MK telah merusak independensi peradilan. (Ykb/P-1)
