5 hours ago
1
Groundbreaking pembangunan Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)(Dok. Pemprov Jateng)
GUBERNUR Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, meresmikan dimulainya pembangunan Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 Polres jajaran Polda Jateng, Rabu (25/6).
Inisiatif ini bertujuan mempercepat distribusi Dapur Makan Bergizi (MBG) untuk mendukung pemenuhan gizi bagi lebih dari 90 ribu warga, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat Jawa Tengah.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir dalam acara ini menekankan pentingnya keberadaan SPPG sebagai pendukung utama program MBG, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.
"Pembangunan SPPG di 24 Polres ini akan memberikan manfaat bagi 90.717 orang, dan kami berharap seluruh SPPG ini bisa selesai dalam waktu tiga bulan ke depan," ujar Listyo usai acara groundbreaking yang digelar di Kompleks Polresta Surakarta, Rabu (25/6)
Meskipun pada tahap ini baru 24 Polres di Jawa Tengah yang membangun SPPG, Kapolri menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan untuk melihat efektivitas program ini. Jika hasilnya memuaskan, setiap Polres diharapkan memiliki 2 hingga 3 SPPG di masa depan.
"Kami akan melakukan evaluasi, dan jika berjalan baik, kami akan melipatgandakannya dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, terutama lahan," jelas Sigit.
Selain itu, Kapolri juga mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang akan bekerja sama dengan satgas dari Polri. Program SPPG ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA.
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi anak-anak kita dapat terpenuhi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, menuju Indonesia Emas 2045," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa hingga 24 Juni 2025, tercatat terdapat 237 titik SPPG di Jawa Tengah, yang terdiri dari SPPG Khusus (TNI), SPPG Pondok Pesantren, dan SPPG Mandiri (mitra). Meski begitu, total kebutuhan untuk dapur MBG di Jawa Tengah diperkirakan mencapai sekitar 3.000 titik.
"Sasaran penerima manfaat MBG mencakup 9 juta orang, yang terdiri dari siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak stunting," jelasnya.
Ahmad Luthfi juga mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Tengah telah melibatkan berbagai pihak dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi, termasuk TNI, Polri, sektor swasta, serta mitra mandiri.
"Kami bekerja sama dengan seluruh pihak, mulai dari TNI, Polri, swasta, hingga mitra mandiri, untuk memastikan pemenuhan gizi bagi masyarakat, terutama anak-anak," tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah menjelaskan bahwa sebanyak 134 lokasi SPPG di lahan aset Pemkab/Pemkot dan Pemprov telah diusulkan untuk dibangun. Selain itu, Tim Badan Gizi Nasional (BGN) dan OPD terkait juga telah melakukan survei terhadap 30 titik di 12 Kabupaten, yang sebagian besar memenuhi kriteria.
Pemprov juga mengusulkan pembangunan SPPG di dua lokasi tambahan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yaitu di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap.
Untuk mendukung ketersediaan bahan baku SPPG, Pemprov Jawa Tengah juga telah mendata 183 koperasi dan 106 UKM yang siap menjadi pemasok bahan baku.
Mereka akan diverifikasi oleh BGN. Selain itu, terdapat 221 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang juga dapat berkontribusi dalam mendukung ketersediaan bahan baku untuk program ini.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemprov Jawa Tengah berharap dapat terus memperluas jangkauan program MBG, sehingga masyarakat, khususnya anak-anak, dapat memperoleh akses gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. (RO/Z-10)
