
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari, mengatakan bahwa kondisi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia selama 27 tahun reformasi justru mengalami kemunduran dan jauh dari amanat konstitusi. Menurutnya, pemerintah gagal mentransformasi demokrasi politik sehingga berimbas pada gagalnya demokrasi ekonomi.
“Demokrasi ekonomi apa yang mau kita perjuangkan kalau apa-apa yang disebutkan di dalam undang-undang dasar tidak pernah ingin kita wujudkan,” ujar Feri dalam acara 'Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998' bertajuk di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Rabu (21/5).
Feri menilai, keberadaan ‘orang-orang Jokowi’ yang menjabat sebagai menteri bidang perekonomian di kabinet Presiden Prabowo Subianto adalah masalah besar.
“Bagi saya, letak penting yang mau atau harus dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah mengubah dan memastikan ada demokrasi konstitusional terwujud, termasuk di dalam bidang ekonomi. Masalah besarnya adalah seluruh menteri-menteri ekonomi adalah orang Jokowi,” katanya.
Feri juga mempertanyakan apakah Prabowo bisa mengakselerasi perekonomian jika menteri-menterinya di bidang ekonomi ternyata bukan orangnya.
“Bagaimana kita mau akselerasi kalau Menteri-menteri Ekonomi adalah orang-orang Jokowi yang masuk kemudian tidak memperjuangkan gagasan-gagasan Prabowo?” tukasnya.
Maka dari itu, Feri mendorong Prabowo untuk mengganti para menteri ekonomi menjadi orang-orangnya yang memiliki kredibilitas dan profesionalitas yang tinggi tanpa dibayangi keberadaan Jokowi.
“Jadi, langkah pertama untuk akselerasi ekonomi adalah memastikan seluruh pimpinan penggerak ekonomi adalah orang-orang ekonominya Prabowo Subianto,” imbuhnya.
Feri juga menekankan pentingnya proses reshuffle atau pergantian menteri-menteri khususnya di bidang ekonomi dalam waktu dekat dan menggantinya dengan orang-orang yang lebih profesional tanpa kepentingan.
“Langkah pertama, besok pagi lakukan reshuffle para Menteri Bidang Perekonomian. Kalau tidak langsung, tanggung tiap dekade itu,” tukasnya. (Dev/M-3)