1 day ago
4
Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta.(MI)
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang belum dibahas oleh DPR. Menurut Lucius, DPR memang lambat dalam membahas RUU Perampasan Aset yang disebut salah satu upaya memberantas korupsi.
Di sisi lain, DPR bisa bekerja dengan cepat ketika menyangkut kepentingan partai dan oligarki, seperti RUU BUMN dan RUU Minerba.
"Beda nasib RUU Perampasan Aset dan RUU BUMN atau RUU Minerba yang dibahas cepat oleh DPR memang menunjukkan orientasi pelaksanaan fungsi DPR yang fokus pada kepentingan sepihak mereka beserta oligarki parpolnya. RUU-RUU yang dibahas cepat karena kepentingan oligarki parpol yang sejalan. RUU jadi sekedar komoditas untuk melegitimasi apa yang diinginkan oligarki," kata Lucius melalui keterangannya, Kamis (29/5).
Tak Diinginkan?
Lucius menduga RUU Perampasan Aset tak kunjung dibahas karena tak sejalan dengan kepentingan oligarki. Ia menilai DPR tidak ingin membahas undang-undang yang dalam praktiknya akan menyasar mereka seperti RUU Perampasan Aset.
"Jadi ada kepentingan yang berbanding terbalik antara RUU BUMN, RUU TNI dan sejenisnya yang dengan cepat dibahas dan disahkan DPR. Sedangkan kepemtingan DPR pada RUU Perampasan justru menginginkan agar itu tak perlu dibahas karena membahas RUU yang akan berpotensi menjadi kuburan sendiri bagi mereka dan oligarki tentu tak relevan," katanya.
Tunggu RUU KUHAP?
Dihak lain, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan Revisi UU Polri akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung atau disahkan. Ia mengatakan perlu menunggu KUHAP rampun karena menjadi dasar dari RUU Perampasan Aset dan RUU Polri.
"KUHAP ini kan intinya dari hukum pidana itu. Jadi kita tunggu ini selesai KUHAP, ada dua yang antri tuh, Perampasan Aset, sama RUU Kepolisian," ujar Adies di Jakarta, Rabu (28/5).
Ulur Waktu?
Politikus Partai Golkar itu mengatakan pihaknya tidak mengulur waktu dalam membahas RUU Perampasan Aset. Menurutnya, KUHAP memamg harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Jangan sampai nanti kalau kita garap dulu, tiba-tiba nanti KUHAP-nya ada peraturan atau aturan-aturan lain yang dikeluarkan, tidak sesuai, berarti kan revisi lagi," katanya.
Kebut Pembahasan?
Lebih lanjut, Adies menyebut pembahasan RUU KUHAP saat ini terus dikebut oleh Komisi III DPR. Ia mengatakan bahkan Komisi III menggelar rapat pembasan di masa reses.
"KUHAP-nya selesai. Makanya KUHAP dikebut, minta izin rapat-rapat pada saat reses. Jadi itu supaya kebut. Kita izin biar kebut, karena dua undang-undangnya menunggu," pungkasnya.(Faj/P-3)
