6 hours ago
3
Petugas menyiapkan makanan untuk MBG.(Dok. Antara)
KEPALA Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Taruna Ikrar mengatakan terdapat 12 langkah pencegahan keracunan makanan yang sangat penting bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pencegahan itu dapat membantu supaya tidak terjadi keracunan MBG.
"Pencegahan pertama tentang budaya keamanan pangan, lingkungan, bangunan atau fasilitasnya, peralatan pengolahan, pembersihan dan sanitasi, higienitas, bahan kemasannya, pencegahan kontaminasi di dapur, pengendalian faktor risiko karena setiap makanan pasti ada risikonya dan kita berikan pengetahuan itu pada SPPG,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (21/5).
“Kemudian produk akhir sajian, distribusi pangan, dan paling penting adalah pengendalian hama serta penanganan limbah. Kita tahu bahwa limbah atau pencuci piring dan sebagainya itu bermanifestasi nanti bisa ada lalat, tikus dan lainnya yang pada hari berikutnya tetap dipakai itu bisa menimbulkan berbagai penyakit,” lanjut Taruna Ikrar.
Lebih lanjut, menurut tim Badan POM yang turun ke lapangan, keduabelas hal ini belum dipenuhi di beberapa tempat atau di SPPG (Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi).
Selain itu, Taruna Ikrar juga menambahkan bahwa titik kritis program MBG dari hulu ke hilir di antaranya penerimaan bahan baku pangan atau bahan kemasan, baik pangan olahan atau pangan siap saji sebagai bahan baku itu sangat penting.
“Karena titik kritisnya dimulai dari situ. Kalau misalnya makanannya telur, setelah dimasak itu dia hanya bertahan beberapa saat. Karena di cangkangnya itu bisa saja terkontaminasi salmonela. Nah kita ingin membantu mulai dari penerimaan. Minimal kalau bukan Badan POM yang turun kita bisa membimbing SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) supaya penelusuran dan pengecekannya berjalan. Itulah kenapa kita butuh tambahan waktu mengajarkan kepada calon SPPI,” tegasnya.
Penyimpanan juga dikatakan sangat penting karena perubahan suhu sedikit saja bahan bakunya bisa berubah menjadi basi atau pasteurisasi rusak yang akan sangat berbahaya.
“Kemudian proses pengolahan dan seterusnya hingga makanannya sampai ke anak sekolah atau yang menerima manfaat. Kita juga ingin menyampaikan kepada SPPI bahwa pencucian dan pengeringan penyimpanan itu sangat penting,” ucap Taruna Ikrar.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan bahwa sejauh ini. kunjungan Badan POM ke SPPG di 30 provinsi masih terbatas.
“Kami catat ada 106 kunjungan dari Badan POM ke SPPG mulai dari Aceh, Bali sampai Sumatra Utara dan yang belum ada berkunjung justru di Banten, Kalimantan Selatan, Lampung, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Yang paling sering mengecek kami justru di NTT. Jadi kelihatannya Badan POM NTT sangat aktif dalam melakukan kunjungan untuk melihat bagaimana kondisi higienis di SPPG dan termasuk memberikan saran,” jelas Dadan.
Dalam pelatihan yang dilakukan oleh BGN mulai dari SPPI sampai penjamah makanan, pihaknya selalu melibatkan Badan POM. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan Instruksi Presiden terkait MBG.
“Hanya barangkali untuk lebih intens kami menyiapkan beberapa koridor hukum di antaranya Instruksi Presiden yang saat ini sudah ada di Sekretariat Negara terkait bagaimana lembaga lain bisa terlibat dan mendapat perintah dari Presiden untuk lebih aktif terlibat dalam program MBG dengan fokus pada keamanan pangan di antaranya Badan Pangan Nasional, Badan POM dan Kementerian Kesehatan,” tandasnya. (H-3)
