1 day ago
4
Universitas Harvard.(AFP)
DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memperluas penyelidikan terhadap seluruh pemegang visa yang berafiliasi dengan Universitas Harvard, tidak terbatas pada visa pelajar saja.
Pemeriksaan mencakup visa B-1 (bisnis), B-2 (turis), serta jenis visa lainnya untuk mendeteksi potensi pelanggaran atau celah keamanan dalam sistem imigrasi.
Investigasi menyeluruh ini diperkirakan berdampak pada ratusan individu yang memiliki kaitan dengan universitas ternama tersebut, untuk memastikan keabsahan hubungan mereka dengan institusi tersebut.
Pada hari yang sama, Fox News Digital juga mengonfirmasi bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) telah mencabut otorisasi program visa pelajar di Harvard, menyusul tuduhan perilaku pro-teroris yang terjadi dalam aksi protes di kampus.
Langkah ini merupakan tanggapan tegas terhadap penolakan Harvard untuk menyerahkan catatan perilaku mahasiswa pemegang visa yang diminta DHS.
"Pemerintahan ini meminta Harvard bertanggung jawab atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis Tiongkok di kampusnya," ujar Sekretaris DHS Kristi Noem seperti dilansir Fox News, Kamis (29/5).
Merupakan hak istimewa
Dia menegaskan menerima mahasiswa asing merupakan hak istimewa, bukan hak mutlak dan bahwa universitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan akademik yang aman dan sesuai hukum.
"Harvard memiliki banyak kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Namun, Harvard menolaknya," tambah Noem.
Akibat pencabutan ini, Harvard tidak akan dapat menerima mahasiswa asing untuk tahun ajaran 2025–2026. Mahasiswa asing yang saat ini terdaftar juga harus pindah ke institusi lain atau meninggalkan AS sebelum tahun ajaran baru dimulai, kecuali universitas memenuhi syarat yang ditentukan.
Dalam surat resmi kepada direktur layanan imigrasi Harvard, Maureen Martin, Noem menuliskan, “Sebagai akibat dari penolakan Anda yang keberatan untuk mematuhi berbagai permintaan guna memberikan informasi penting kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri. Anda telah kehilangan hak istimewa ini,”
DHS memberi waktu 72 jam kepada Harvard untuk memenuhi permintaan data agar dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Tindakan melanggar hukum
Sementara itu, pihak Harvard menyebut keputusan itu sebagai tindakan yang melanggar hukum.
Sebelumnya, universitas ini bahkan menawarkan kebijakan baru yang memungkinkan mahasiswa asing mempertahankan penerimaan di universitas lain sebagai cadangan, menyusul ancaman pemerintah untuk mencabut otorisasi program visa mereka.
Biasanya, mahasiswa diwajibkan untuk memberikan keputusan akhir mengenai penerimaan paling lambat 1 Mei dan tidak diperkenankan mendaftar ke institusi lain.
Setidaknya belasan mahasiswa dilaporkan telah kehilangan otorisasi belajar mereka di AS akibat terlibat dalam aksi protes kampus.
Pemerintahan Trump juga telah membekukan hampir US$3 miliar dana federal untuk Harvard dan institusi elit lainnya, yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan riset.
Selain itu, investigasi lintas departemen, termasuk Departemen Kehakiman, Pendidikan, dan Kesehatan & Layanan Kemanusiaan, sedang dilakukan terhadap universitas tersebut.
Pemerintah menuduh Harvard gagal menanggulangi antisemitisme dan mempertahankan kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) yang dinilai diskriminatif.
Pencabutan visa pelajar
Menteri Luar Negeri Marco Rubio menambahkan bahwa AS akan secara agresif mencabut visa pelajar asal Tiongkok, terutama bagi mereka yang memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok atau sedang menempuh studi di bidang-bidang strategis.
Dia juga menginformasikan kepada Kongres bahwa ribuan visa pelajar mungkin telah dicabut dan lebih banyak lagi akan menyusul.
"Kami akan terus mencabut visa orang-orang yang berada di sini sebagai tamu dan mengganggu fasilitas pendidikan tinggi kami," ujar Rubio.
"Visa adalah hak istimewa, bukan hak," tambahnya.
Tindakan keras pemerintah ini terjadi di tengah meningkatnya gelombang aksi protes mahasiswa pro-Gaza di berbagai kampus sejak dimulainya serangan militer Israel terhadap Hamas pasca peristiwa 7 Oktober. Para demonstran mendesak universitas untuk menarik investasi dari Israel. (Fer/I-1)
