Update: Sudah Ada 18 Perkara Pilkada yang Diperintahkan MK untuk Pemungutan Suara Ulang

2 weeks ago 15

Sudah Ada 18 Perkara Pilkada yang Diperintahkan MK untuk Pemungutan Suara Ulang

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali memutuskan tujuh perkara hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU-Kada) dilakukan pemungutan suara ulang pada sidang sesi kedua, Senin (24/2) malam, Sebelumnya, ada 11 perkara yang diputus untuk dilakukan PSU.

Hari ini, MK membacakan putusan 40 perkara PHPU-Kada Tahun 2024 di Gedung MK, Jakarta. Sampai dengan pukul 20.00 WIB pada sidang sesi dua pengucapan putusan, ada 11 dari 20 perkara PHPU-Kada telah dibacakan. Dari 11 perkara tersebut, sebanyak 7 perkara dikabulkan dan 4 perkara ditolak MK.

PSU dilakukan dengan waktu yang berbeda karena Mahkamah telah mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya ruang lingkup daerah dan tingkatan wilayah

“Sebanyak 7 perkara dikabulkan terdiri dari Kabupaten Serang, kabupaten Pesawaran, kabupaten kutai Kartanegara, kota Sabang, kabupaten Kepulauan Talaud, kabupaten Banggai dan Kabupaten Gorontalo Utara,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK), Pan Mohamad Faiz pada Senin (24/2).

MK juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 perkara Pilkada di atas. Sementara itu, 4 perkara yang ditolak MK terdiri dari Kabupaten Berau, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Lamandau.

Hingga berita ini ditulis, ada 18 perkara yang diperintahkan untuk pemungutan suara ulang dengan jumlah TPS yang berbeda-beda

Cawe-cawe menteri

MK melalui putusannya menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas terbukti melanggar pada pemilihan bupati (Pilbup) Kabupaten Serang. Hal itu disebabkan adanya cawe-cawe Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT).

Atas dasar itu, MK memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan PSU di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Serang dengan waktu paling lama 60 hari.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” ujar Ketua MK, Suhartoyo dalam putusannya.

Lain halnya dengan Pilkada Kota Sabang, MK menyatakan bahwa KPU setempat telah terbukti melakukan pelanggaran, sehingga diperintahkan untuk dilakukannya PSU di TPS 02 Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue.

Sementara itu, perintah PSU juga terjadi pada Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara, hal itu disebabkan asanya kasus tafsir periode masa jabatan seseorang menjadi kepala daerah yang melibatkan calon nomor urut 1 Edi Damansyah. Pada putusannya, MK mendiskualifikasi Edi karena telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kertanegara selama dua periode.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Guntur Hamzah mengatakan periode pertama Edi Damansyah terhitung sejak 9 April 2018 sampai 25 Februari 2021, yakni selama 2 tahun 10 bulan. Sedangkan, untuk periode kedua dijalani secara penuh sejak 26 Februari 2021 sampai dilantiknya bupati hasil Pilkada 2024.

Selanjutnya, KPU juga diperintahkan untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) berdasarkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama sama pada 27 november 2024.

MK dalam putusannya juga memerintahkan Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dilakukan PSU pada Kecamatan Essang. PSU tersebut dijatuhkan karena ditemukan praktik politik uang oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambungan.

“PSU harus dilaksanakan selambat-lambatnya 45 hari sejak putusan ini dibacakan. Hasil PSU nantinya mesti digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,” jelas Suhartoyo.

Kasus ijazah palsu

Selain itu, MK juga memerintahkan KPU untuk melakukan PSU pada Pilkada Pesawaran, hal itu disebabkan adanya kasus ijazah palsu sederajat SMA milik Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra.

“Nama Aries Sandi tidak ditemukan sebagai peserta ujian peserta persamaan. Mahkamah menilai Aries Sandi menyelsaikan SMA tidak dapat di buktikan. Pengakuan pihak terkait bahwa Aries Sandi putra melanjutkan ke SMA di Jakarta tidak dapat dibuktikan,” kata Suhartoyo.

Kasus ijazah palsu juga terjadi pada calon wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3, Roni Imran yang tidak memiliki Ijazah SMA. Atas dasar kasus tersebut MK mendiskualifiasi dan memerintahakan PSU.

Selain itu, MK juga memerintahkan KPU untuk menggelar PSU pada Pilkada Kabuapten Banggai paling lambat 45 hari. Putusan itu dijatuhkan karena terbukti adanya pelanggaran terkait dugaan penggunaan program beranggaran Rp5 miliar per kecamatan yang dilaksanakan menjelang hari pemilihan umum.

Daftar 18 Perkara yang Diminta untuk Pemungutan Suara Ulang