7 hours ago
5
Presiden AS Donald Trump tandatangani RUU Kebijakan Andalan pada perayaan 4 Juli.(Media Sosial X)
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menandatangani RUU kebijakan andalannya menjadi undang-undang pada Jumat (4/7) sore, sehari setelah disahkan secara tipis oleh Kongres. Penandatanganan ini bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli, dan menandai tonggak besar dalam agenda pemerintahan Trump.
Undang-undang setebal 870 halaman ini mencakup sejumlah kebijakan utama yang diusung Trump, seperti perpanjangan pemotongan pajak 2017, peningkatan anggaran pertahanan sebesar US$150 miliar, pemangkasan tajam pada program kesehatan Medicaid, serta alokasi dana US$100 miliar untuk Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Selain itu, undang-undang ini juga menghapus sejumlah insentif energi bersih yang diperkenalkan di era Biden.
Di hadapan para pendukungnya dalam kampanye di Iowa pada Kamis malam, Trump menyebut undang-undang ini sebagai "kado ulang tahun terbaik untuk Amerika," dan menjanjikan dampak besar bagi ekonomi, militer, dan keamanan perbatasan negara.
"Sederhananya, One Big Beautiful Bill Act ini akan menghadirkan perbatasan terkuat di dunia, ekonomi terkuat di dunia, dan militer terkuat di dunia," kata Trump di Des Moines.
Namun, di balik euforia, undang-undang ini menuai kritik tajam. Hanya dua anggota Partai Republik yang menolak bergabung dengan 212 anggota Demokrat yang sepenuhnya menolak RUU ini. RUU tersebut akhirnya lolos di DPR dengan suara tipis 218–214. Di Senat, suara Wakil Presiden JD Vance dibutuhkan untuk memecah kebuntuan setelah tiga senator Republik menahan dukungan mereka.
Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, sempat menunda pemungutan suara lewat pidato hampir sembilan jam, menyebut RUU itu sebagai "serangan luar biasa terhadap layanan kesehatan rakyat Amerika." Namun, penundaan tersebut tak mengubah hasil akhir.
Dampak Sosial dan Ekonomi: Yang Diuntungkan dan Dirugikan
Menurut analisis dari Congressional Budget Office (CBO), pemotongan pajak dalam RUU ini diperkirakan akan menghasilkan surplus pada tahun pertama, namun akan memperbesar defisit anggaran secara signifikan di tahun-tahun berikutnya. Lembaga independen Tax Policy Center juga menyebut sekitar 60% dari manfaat pemotongan pajak akan dinikmati warga berpenghasilan di atas US$217.000 per tahun.
Di sisi lain, pemangkasan program bantuan sosial seperti Medicaid dan SNAP (bantuan makanan untuk masyarakat berpenghasilan rendah) diperkirakan akan berdampak pada jutaan warga. CBO memperkirakan sekitar 12 juta orang berisiko kehilangan jaminan kesehatan Medicaid dalam dekade mendatang.
Jordan, seorang ayah dua anak berusia 26 tahun yang bergantung pada bantuan makanan SNAP sebesar US$700 per bulan, mengatakan ia mungkin harus mencari pekerjaan kedua. "Saya akan melakukan apa pun demi memastikan keluarga saya bisa makan," ujarnya kepada BBC.
Partai Republik membela langkah ini dengan alasan bahwa persyaratan kerja yang diperketat akan mengurangi penyalahgunaan program bantuan.
Dukungan Publik Masih Rendah
Survei terbaru dari Universitas Quinnipiac menunjukkan hanya 29% responden mendukung RUU ini, meskipun dukungan meningkat di kalangan pendukung Partai Republik. Namun, rendahnya tingkat pemahaman publik tentang isi undang-undang juga menjadi sorotan. (BBC/Z-2)
