1 week ago
12
Siswa sedang menyantap makanan bergizi gratis .(MI)
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa harga bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memilki perbedaan pada tingkatan atau jenjang pendidikan.
Ia mengatakan, dalam pagu anggaran bahan baku MBG, untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah dasar (SD) kelas 3, yakni sebesar Rp8 ribu per anak. Sedangkan tingkatan lainnya Rp10 Ribu.
Hal tersebut untuk menepis adanya dugaan fraud atau kecurangan dari laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tidak ada hal itu, KPK belum mendapat informasi bahwa pagu bahan baku itu beda antara Siswa PAUD sampai SD kelas 3 Rp8 ribu, sedangkan siswa diatasnya sebesar Rp10 Ribu," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (7/3).
"Standar itu dari awal memang demikian," imbuh Dadan.
Ia mengatakan, angka tersebut sebatas pagu, di mana dalam implementasinya bakal sesuai biaya yang dibutuhkan.
"Jadi kalau tidak habis, maka akan menjadi anggaram berikutnya. Jadi kalau tidak terpakai menjadi keuntungan, tapi jika di akhir masa anggaran selesai, sisa pagu akan kembali ke kas negara," kata Dadan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, adapun perbedaan ini dimaksudkan karena kebutuhan kalori untuk seluruh tahap perkembangan berbeda-beda. "Kalau Paud-SD kelas 3 itu kebutuhannya 350 kalori dan sisanya termasuk SMA 750 kalori," bebernya.
Sebelumnya, KPK mengendus adanya potensi fraud dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG). Sejumlah kecurangan masuk ke telinga lembaga antirasuah, salah satunya pemotongan harga.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10 ribu, tetapi yang diterima hanya Rp8 ribu. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (7/3).
Setyo mengatakan, pemotongan bukan terjadi di wilayah pusat, melainkan adanya permainan di daerah yang jauh dari pemerintahan pusat. “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair),” ucap Setyo.
Setyo menyarankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memaksimalkan transparansi anggaran. Jika tidak, pemotongan dana untuk makanan anak-anak sekolah ini bakal terus merembet.
“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” ujar Setyo.
Selain itu, pemerintah diminta memaksimalkan pemantauan anggaran. KPK siap membantu memasang mata jika dibutuhkan.
Selain pemotongan harga, KPK juga mengendus adanya kecurangan dalam penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Ada sejumlah tempat yang mendapatkan karpet merah, berdasarkan hasil pantauan Lembaga Antirasuah.
“Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” kata Setyo.
Setyo menyebut pemilihan eksklusif itu bisa menjadi celah korupsi dalam proyek makan bergizi gratis ini. KPK turut menyoroti pemberian susu yang berbeda di tiap daerah.
Menurut KPK, pemerintah harus menyamakan susu yang akan diberikan untuk anak-anak. Jika tidak, rencana pemerintah meningkatkan gizi siswa bisa gagal.
“Saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” tutur Setyo. (Far/Can/P-2)
