1 day ago
5
Ilustrasi(Antara)
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7% pada 2025, dan naik tipis menjadi 4,8% pada 2026. Laporan ini dirilis dalam OECD Economic Outlook Volume 2025 Issue 1 edisi awal.
Angka tersebut turun dari proyeksi sebelumnya, yaitu 4,9% pada 2025 dan 5,1% pada 2026 sebagaimana disebutkan oleh OECD sendiri dalam pembanding internal di laporan tersebut.
"Produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 4,7% pada 2025 dan meningkat sedikit menjadi 4,8% pada tahun 2026," tulis laporan OECD dikutip Rabu (4/6).
Menurut laporan itu, perlambatan ekonomi didorong oleh rendahnya inflasi dan pelonggaran kondisi keuangan yang melemahkan konsumsi rumah tangga serta investasi swasta. etidakpastian kebijakan fiskal dalam negeri serta perlambatan ekspor akibat ketegangan perdagangan global diperkirakan juga menjadi faktor yang menahan laju pertumbuhan.
Risiko ekonomi cenderung mengarah ke sisi negatif. Arus keluar modal yang terus berlangsung akibat ketidakpastian kebijakan global dan domestik dapat menekan nilai tukar lebih lanjut, memperbesar defisit transaksi berjalan dan mendorong inflasi melalui kenaikan biaya impor. Perlambatan ekonomi Tiongkok yang lebih besar dari perkiraan juga akan berdampak negatif terhadap ekspor Indonesia, terutama di sektor komoditas.
"Dengan potensi penurunan harga komoditas, dapat memperburuk penurunan pendapatan ekspor," tulis OECD.
Kebijakan moneter diperkirakan akan terus dilonggarkan sepanjang 2025 dan 2026, mengingat tekanan inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah. Bank Indonesia telah memulai siklus pelonggaran sejak Agustus 2024, menurunkan suku bunga kebijakan dari 6,25% menjadi 5,5% pada Mei 2025. Meskipun demikian, kondisi keuangan diperkirakan masih relatif ketat. Dengan proyeksi inflasi yang stabil dan permintaan domestik yang tumbuh di bawah tren, OECD menyebut terdapat ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut menuju tingkat netral sekitar 5%.
Dari sisi fiskal, kebijakan diperkirakan akan bersifat netral pada 2025. Ekspansi program makan gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil serta pembentukan Danantara diperkirakan menambah beban anggaran sekitar 1,6% dari PDB. Di sisi lain, jika Danantara dapat dimobilisasi dengan cepat dan efektif, hal ini berpotensi mendorong investasi swasta serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan proyek industri strategis.
Sementara, OECD menyebut program makan gratis diharapkan dapat memperbaiki kesehatan masyarakat, khususnya dalam mengatasi masalah gizi buruk anak. Namun, efektivitasnya akan lebih maksimal jika penyaluran difokuskan kepada rumah tangga rentan. Selain itu, reformasi untuk mengurangi sektor informal akan memperluas basis pajak dan menciptakan ruang fiskal untuk meningkatkan investasi publik di bidang infrastruktur, energi bersih, kesehatan, dan pendidikan. (E-3)
