1 week ago
8
Ketua Umum SPPSN, Jhodi Irawan(Dok. SPPSN)
SERIKAT Pekerja Pertamina Sepuluh Nopember (SPPSN) yang merupakan organisasi serikat bagi mayoritas pekerja Pertamina di Wilayah Jatim Bali NTB dan NTT mendukung penuh terkait upaya Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pertamina.
Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina tersebut membuat totalitas penyediaan energi ke seluruh penjuru wilayah NKRI oleh Pertamina mengalami kendala. Lebih dari itu, citra Pertamina di masyarakat juga mengalami penurunan, sebagai efek domino isu BBM oplosan.
“Pada dasarnya SPPSN Untuk proses hukum yang sedang berjalan, kami sangat menghargai dan menghormati, dan kami berharap proses hukum dapat berjalan secara terbuka, transparan, adil dan accountable. Bagaimanapun juga nilai-nilai GCG (Good Corporate Governance) tetap menjadi landasan utama Pertamina dalam penyediaan energi tiada henti untuk bangsa ini," ujar Ketua Umum SPPSN, Jhodi Irawan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (5/3).
Terkait isu BBM oplosan yang beredar, Jhodi mengatakan, pihaknya memahami kegelisahan di masyarakat. Namun, ia menegaskan mereka berkomitmen penuh untuk memastikan ketersediaan energi yang berkualitas dan aman bagi masyarakat sesuai spesifikasi yang ditetapkan Kementerian ESDM dan proses quality control oleh LEMIGAS.
“Pertamina selama ini juga diawasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, dan SKK Migas. Sehingga isu BBM oplosan yang beredar tidaklah benar adanya,” katanya.
Jhodi menambahkan, sebagai pekerja, mereka memastikan BBM yang didistribusikan kepada masyarakat sudah tepat mutu sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang sudah ditentukan dan juga selalu mengoptimalkan ketepatan waktu dalam pengiriman.
“Kami juga melakukan kontrol kualitas dan kuantitas dengan baik, namun adanya informasi yang menyesatkan telah memicu kegaduhan yang berdampak pada kebencian masyarakat terhadap Pertamina,” katanya.
Jhodi berharap, semua pihak dapat memberikan ruang bagi Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara yang mendistribusikan energi ke seluruh negeri untuk berbenah diri dan senantiasa mengawal kedaulatan energi sesuai asta cita pemerintahan saat ini. (H-3)
