Seleksi Atlet Nasional Mesti Libatkan Peran dan Masukan Federasi Resmi

Ilustrasi.(MI)

PENGURUS Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia ( mengkritik pelaksanaan seleksi nasional (seleknas) atlet tenis meja yang dinilai tidak melibatkan federasi resmi secara penuh. Ketua Umum PP PTMSI, Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyatakan bahwa tindakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang mengambil alih proses seleksi tanpa koordinasi.

"Federasi yang sah justru diabaikan, sementara atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama bangsa malah tidak dilibatkan dalam seleksi. Ini keliru dan sangat merugikan kepentingan nasional, terutama menjelang SEA Games," ujar Oegroseno dalam pernyataan resminya, Minggu (18/5).

Oegroseno menambahkan bahwa atlet binaan PP PTMSI yang tampil gemilang di SEA YOUTH 2025 Jakarta yakni ajang resmi SEATTA yang diakui ITTF tidak diikutsertakan dalam seleksi yang digelar Kemenpora. Padahal, mereka telah menunjukkan performa yang menjanjikan untuk SEA Games 2025 di Thailand.

Perlu Dialog?

Sebagai bentuk protes, PP PTMSI telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, serta menyampaikan laporan ke International Table Tennis Federation (ITTF) untuk menjaga reputasi dan pengakuan internasional federasi.

“Langkah ini bukan soal kekuasaan, melainkan demi keadilan bagi atlet serta menjaga nama baik bangsa. Kami tetap menjunjung integritas dan profesionalisme,” tegas Oegroseno.

PP PTMSI juga meminta Kemenpora mengadakan dialog terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak-pihak yang berada dalam pusaran dualisme organisasi. Menurut Oegroseno, proses seleksi yang tertutup hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

“Kami ingin diskusi yang terbuka dan menyeluruh. Jangan biarkan seleksi ini jadi ajang kompromi politik atau personal. Prestasi hanya bisa dicapai melalui keadilan,” ujarnya.

Tetap Beri Dukungan?

Meskipun tersisih dari proses seleksi, PP PTMSI menyatakan tetap berkomitmen mendukung atlet Indonesia di ajang internasional dengan syarat proses seleksi dilakukan secara objektif dan berdasarkan prestasi, bukan karena relasi atau lobi.

“Kami tidak menolak siapa pun, tapi kami juga tidak ingin olahraga jadi korban kepentingan. Yang terbaiklah yang harus mewakili Indonesia,” pungkas Oegroseno.

PP PTMSI berharap Presiden, DPR, dan seluruh pihak terkait segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini demi menjaga martabat dan prestasi olahraga Indonesia di mata dunia. (Bay/P-3)