1 day ago
11
Pemprov Jateng memiliki program sekolah kemitraan yang menggandeng SMA/SMK swasta(Doc Pemprov Jateng)
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sekolah rakyat di Jawa Tengah saat ini kesiapannya sedang terus dilakukan. Mendampingi keberadaan sekolah rakyat, Pemprov Jateng juga memiliki program sekolah kemitraan yang menggandeng SMA/SMK swasta.
Keberadaan sekolah rakyat maupun program sekolah kemitraan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan menekan angka kemiskinan.
"Penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat (sudah dilakukan). Masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi," kata Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Kabupaten Wonosobo, Minggu, 1 Juni 2025.
Terkait kemitraan dengan sekolah swasta sudah dilakukan dengan ratusan sekolah, lanjutnya. Program sekolah kemitraan dapat menampung sekitar 5.000an peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan anak tidak sekolah atau putus sekolah. Sebelumnya, Pemprov Jateng juga sudah memiliki SMK Jateng di beberapa lokasi yang juga diprioritaskan untuk anak dari keluarga miskin dan tidak mampu.
"Jawa Tengah tahun ini sudah 5.000 anak-anak SMA yang putus sekolah sudah kita tempelkan kepada SMA swasta yang menjalin kemitraan dengan kita. Ini kita laksanakan secara bersama-sama," katanya.
Sementara itu berdasarkan data Kementerian Sosial, pada 2025 ada 100 titik sekolah rakyat yang dibangun. Di Jawa Tengah, titik yang sudah tanda tangan kontrak antara lain Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Terpadu Prof Soeharso Solo, Sentra Satria Baturaden, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati. Pada Juli 2025 nanti, ditargetkan sudah bisa operasional.
"Sekolah rakyat semula 53 titik, sekarang sudah dimulai di 100 titik di Indonesia, termasuk di Jateng," kata Menteri Sosial Syaifullah Yusuf saat paparan.
Syaifullah menjelaskan, sekolah rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun Indonesia, pada 2045. Sekolah ini akan menyisir anak-anak dari keluarga tidak mampu yang miskin dan miskin ekstrem. Di samping itu, anak-anak yang berpotensi putus sekolah atau yang sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah.
"Ini yang menjadi sasaran utama dan setiap kementerian sudah punya tugas sesuai inpres, gubernur dan bupati/wali kota juga punya tugas khusus dari Presiden," katanya. (Adv)
