5 hours ago
2
Ilustrasi.(ANTARA/ANGGA BUDHIYANTO)
WAKIL Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala, menyoroti belum optimalnya pemanfaatan potensi alam Maluku, khususnya sektor kelautan, akibat keterbatasan regulasi dan dominasi kebijakan dari pemerintah pusat.
Menurut Sangkala, meskipun Maluku dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di Indonesia, kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah. Ia menilai kondisi ini terjadi karena sistem pembagian hasil laut dalam UU Pemerintahan Daerah belum mengakomodasi keadilan bagi daerah penghasil.
“Ini karena sistem pembagian hasil laut berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, yang tidak berpihak pada daerah penghasil,” tegasnya usai menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Lampung di Ambon, Rabu (25/6/2025).
Ia juga menyayangkan kebijakan fiskal pemerintah pusat yang mendistribusikan sekitar 80 persen pendapatan sektor kelautan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, tanpa mempertimbangkan kontribusi faktual dari daerah-daerah penghasil.
Akibatnya, Maluku dan kabupaten/kota di dalamnya belum bisa menikmati dampak ekonomi yang proporsional dari kekayaan laut yang mereka miliki.
“Saya berharap, agar perjuangan ini bisa menjadi inspirasi bagi provinsi lain seperti Lampung, untuk bagaimana bersama-sama mendorong perubahan regulasi yang adil, dan berpihak pada kepentingan daerah penghasil,” tambah Sangkala.
Ketua Komisi III DPRD Lampung, Supriadi Hamzah, mengakui bahwa persoalan pembagian hasil sumber daya laut juga menjadi perhatian di daerahnya.
“Maluku sebagai provinsi kepulauan, tentunya memiliki tantangan dan kelebihan tersendiri. Informasi seperti ini sangat penting bagi kami di Lampung, agar kami bisa memahami dan mendorong kebijakan yang adil, untuk pemanfaatan potensi alam,” ujar Supriadi.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong revisi kebijakan yang lebih berpihak pada daerah kaya sumber daya, demi memperkuat kontribusi PAD, khususnya dari sektor perikanan.
“Ini perlu didorong bersama. Karena bagi kami, revisi kebijakan ini sangat dibutuhkan, apalagi untuk daerah-daerah yang memiliki kekayaan laut yang melimpah. Karena sektor yang memiliki PAD terbesar adalah perikanan,” pungkasnya. (I-3)
