Revisi UU TNI, Golkar: Tenaga Prajurit TNI Dibutuhkan di Jabatan Sipil

Ketua Fraksi Golkar DPR RI Sarmuji .(Metrotvnews/Fachri Audhia Hafiez)

FRAKSI Golkar menilai tenaga prajurit TNI penting dibutuhkan di jabatan sipil. Hal ini merespons soal adanya kekhawatiran kembalinya dwifungsi ABRI pada muatan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Kalau ada orang TNI yang mau masuk ke dinas sipil sebenarnya kita tidak ada problem," kata Ketua Fraksi Golkar DPR Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/3).

Sarmuji mengatakan Golkar melihat TNI salah satu organisasi yang bisa melahirkan orang-orang hebat, anak bangsa yang terdidik, dan punya kemampuan. Sehingga, prajurit mengisi jabatan sipil juga diperlukan. "Baik skill di militer maupun organisasi pada umumnya," ujar Sarmuji.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu juga menekankan penting mendengar masukan dari masyarakat perihal perubah beleid itu. Revisi UU TNI tak boleh membuat demokrasi tercederai.

"Tentu kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat kita juga tidak ingin semangat reformasi tercederai, jadi kita akan disatu sisi kita memiliki pandangan bahwa orang orang yang berlatarbelakang militer dibutuhkan juga tenaganya, pikirannya, tapi di satu sisi lain kita akan menjaga demokrasi kita tetap baik," tandasnya. (Fah/P-2)