
Dilantiknya Benyamin Paulus yang seorang dokter spesialis paru sebagai wakil menteri kesehatan membawa harapan baru untuk penanggulangan tuberkulosis (TB) di Indonesia.
Ada setumpuk PR sudah menumpuk seperti Indonesia adalah penyumbang kasus TB kedua terbesar di dunia. Laporan Global WHO Report 2025 menyebutkan bahwa sekitar 10% pasien TB dunia datang dari Indonesia, jadi satu dari 10 pasien TB dunia adalah orang Indonesia.
Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Tjandra Yoga Aditama, mengatakan Indonesia sudah punya target eliminasi TB pada 2030 sesuai Peraturan Presiden 67 tahun 2021, lengkap dengan angka yang harus dicapai. Hal ini ditambah lagi dengan TB juga merupakan salah satu target Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden dan Wakil Presiden.
Di tambah lagi ada target Sustainable Development Goals (SDG's) untuk menghentikan epidemi TB dunia di 2030 dimana Indonesia sebagai bagian dari dunia tentu perlu berpartisipasi aktif untuk pencapaian SDG's ini.
"Bentuk program pengendalian TB sebenarnya sudah secara jelas sudah diketahui baik secara internasional/WHO, pengalaman negara lain dan juga pengalaman kita selama ini, sehingga dapat diimplementasikan di lapangan," kata Tjandra dalam keterangannya, Kamis (9/10).
Jika diikuti guideline WHO maka setidaknya ada lima kegiatan program yaitu pencegahan, skrining, diagnosis, pengobatan dan keadaan khusus.
"Dalam hal ini dapat saya sampaikan juga bahwa hanya beberapa hari yang lalu WHO baru mengeluarkan publikasi tentang pentingnya gizi dalam pengendalian TB, dan ini mungkin dapat dikaitkan dengan dua program penting Presiden kita, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penanggulangan TB," ungkapnya.
Selanjutnya Tjandra menyampaikan ada tiga prinsip dasar pengendalian TB yang disampaikan WHO pada World TB Day 2025, yaitu Commit, Invest and Deliver.
Ketiga hal ini yang perlu dilakukan tentang komitmen memang sudah ada Peraturan Presiden dan juga sudah ada PHTC / Quick Win Presiden dan Wakil Presiden. Komitmen ini perlu diturunkan ke tiga pihak, pertama ke berbagai Kementerian terkait, ke dua ke daerah dan ke tiga ke semua lintas sektor terkait.
Tentang invest maka diharapkan akan ada dukungan anggaran yang memadai. Yang juga amat penting adalah deliver, yaitu bagaimana program yang sudah ada akan benar-benar dilaksanakan di lapangan di berbagai tingkatannya.
"Untuk ini jelas perlu kerja amat keras dan perlu dukungan dari masyarakat dan organisasi profesi, dan tentu Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) siap mendukungnya dengan penuh," pungkasnya.