1 week ago
17
Ilustrasi(Antara)
ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksikan perekonomian nasional akan tumbuh stagnan 5% di 2025. Proyeksi itu tidak berbeda jauh dari realisasi di 2024. Stagnansi itu diprediksi terjadi karena Indonesia dihadapkan pada tantangan kebijakan baru ekonomi Amerika Serikat.
"Tim AMRO memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh sebesar 5,0% pada 2025. Permintaan domestik diproyeksikan tetap solid, didukung oleh kebijakan yang mendorong pertumbuhan, termasuk implementasi program prioritas baru pemerintah," ujar Lead Economist AMRO, Sumio Ishikawa melalui keterangan pers, Rabu (5/3).
Selain itu, AMRO memproyeksi inflasi turun ke level 1,6% pada akhir tahun, dengan rata-rata 2,3% sepanjang 2024. Koordinasi kebijakan yang erat antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah diharapkan mampu menjaga inflasi tetap dalam target pada 2025.
Sementara itu, surplus perdagangan yang kuat serta masuknya investasi asing tetap menjadi faktor penopang eksternal bagi Indonesia, meskipun terdapat ketidakpastian global, termasuk perubahan kebijakan oleh pemerintahan baru AS.
Prospek pertumbuhan jangka pendek Indonesia, seperti negara berkembang lainnya, menghadapi risiko yang berasal dari kebijakan ekonomi AS yang baru serta potensi ketegangan perdagangan global yang dapat meningkatkan ketidakpastian bagi mitra dagang utama, seperti Tiongkok, AS, dan Eropa.
Risiko volatilitas arus modal dan tingginya biaya pinjaman tetap ada di tengah potensi pengetatan kebijakan keuangan global. Mencapai target konsolidasi fiskal jangka menengah mungkin menjadi tantangan dengan defisit anggaran yang diperkirakan terus melebar akibat meningkatnya kebutuhan belanja dari program prioritas baru.
Tantangan struktural jangka panjang meliputi diversifikasi ekonomi dan upaya mencapai status negara berpenghasilan tinggi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta transisi menuju ekonomi hijau dengan keterbatasan sumber pendanaan.
"Koordinasi kebijakan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan di tengah lingkungan eksternal yang menantang," terang Ishikawa.
Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan semua indikator di atas, AMRO merekomendasikan BI secara fleksibel menyesuaikan bauran kebijakan untuk mengatasi risiko yang berkembang. Mengingat inflasi domestik yang diperkirakan tetap rendah, penurunan suku bunga lebih lanjut dapat dipertimbangkan untuk mendukung perekonomian, dengan tetap memastikan nilai tukar rupiah berada dalam kisaran fundamental dan volatilitasnya tidak berlebihan.
Pendalaman pasar uang domestik harus diperkuat guna meningkatkan ketahanan terhadap risiko volatilitas arus modal, sementara perbaikan sistem pembayaran dan promosi transaksi dalam mata uang lokal diharapkan terus memfasilitasi perdagangan dan investasi regional serta mendukung stabilitas nilai tukar di kawasan.
Selain itu pemerintah perlu meningkatkan upaya mobilisasi pendapatan dan merancang ulang prioritas belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Reformasi kebijakan pajak dan administrasi perlu terus dilakukan guna meningkatkan penerimaan negara.
AMRO menyambut baik langkah reprioritisasi anggaran dengan pemangkasan pengeluaran yang tidak esensial serta peningkatan efektivitas subsidi agar anggaran lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan mitigasi perubahan iklim.
Sementara langkah pergantian utang untuk obligasi pemerintah yang diterbitkan kepada BI selama pandemi dianggap sebagai langkah positif. "AMRO mengapresiasi komitmen otoritas untuk melaksanakan pergantian utang tersebut sesuai dengan prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana, sekaligus menjaga disiplin pasar serta integritas guna menghindari gangguan pasar," kata Ishikawa.
Upaya untuk meningkatkan keterlibatan investor obligasi serta pendalaman pasar obligasi pemerintah juga harus menjadi prioritas.
Reformasi struktural perlu dipercepat untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi dan produktivitas. Di saat Indonesia memperkuat posisinya dalam industri hilirisasi nikel dan rantai pasok kendaraan listrik global, peningkatan produktivitas di sektor pertanian, pariwisata, dan manufaktur juga harus menjadi prioritas.
Peningkatan kapasitas implementasi di tingkat pemerintah daerah akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi regional serta mengurangi kesenjangan pendapatan.
Untuk menarik investasi asing langsung, pemerintah perlu memperkuat rantai pasok lokal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, membangun infrastruktur yang lebih baik, serta menciptakan regulasi yang lebih kondusif.
Perluasan inklusi keuangan dengan menyempurnakan program dukungan bagi UMKM serta meningkatkan sistem berbagi informasi kredit juga perlu didorong. (E-3)
