3 hours ago
1
Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.(MI/BENNY BASTIANDY)
BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bertransformasi digital pada sektor perpajakan daerah. Digitalisasi tak hanya melulu pada proses pembayaran, tapi juga menyangkut pendataan, pelaporan wajib pajak, maupun pengawasan.
Kepala Bapenda Kabupaten Cianjur Cicih Permasih didampingi Sekretaris Bapenda Ardian Athoillah menjelaskan, transformasi itu merupakan jawaban dari sebuah tuntutan pada era serbadigital. Bapenda memandang perlu menerapkan sistem yang sudah terdigitalisasi dengan tujuan mempercepat dan mempermudah berkaitan dengan pajak atau retribusi daerah.
"Bahkan laporan dari PPAT (pejabat pembuat akta tanah) atau notaris, sekarang sudah terdigitalisasi. Untuk pembayaran pun sudah tersedia kanal-kanalnya. Itu nanti secara realtime berbagai transaksi tersebut langsung masuk ke basis data perpajakan," tuturnya, Senin (9/6).
Hanya, lanjut dia, berbagai fasilitas digital itu perlu dioptimalkan kepada masyarakat. Sebab, masih terdapat masyarakat yang berpandangan lebih afdal melakukan transaksi secara manual atau langsung daripada secara digital atau online.
"Misal pada BPHTB. Diawali dari pelaporan, kemudian ada transaksi. Lalu keluar kode bayar yang bisa dilakukan di bank atau platform e-commerce dan lainnya. Nanti divalidasi secara online. Mengurus ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga dilakukan secara online. Nanti ketahuan juga sudah membayar atau belum secara online karena kita sudah terkoneksi dengan BPN," tutur Cicih.
Selain mempermudah dan mempercepat, diterapkannya digitalisasi pada sektor perpajakan daerah untuk meminimalkan risiko kebocoran. Menurutnya, tak menutup kemungkinan bisa saja terjadi manipulasi dari oknum wajib pajak.
"Dengan transaksi dilakukan secara online atau digital, sangat tidak mungkin terjadi pemalsuan karena semua terdeteksi. Semua sudah terintegrasi," ungkapnya.
Skala prioritas
Cicih tak memungkiri, di kalangan masyarakat tak semuanya melek teknologi. Karena itu, Bapenda sendiri memprioritaskan transformasi digital itu bisa diterapkan ke wajib pajak di beberapa sektor.
"Memang kita ada tahapan prioritas. Minimal yang bisa mengoperasikan handphone. Sasaran prioritas kita ke wajib pajak yang rutin, misal hotel, restoran, hiburan, itu kan mereka rutin laporan atau pembayaran. Setelah itu secara bertahap ke wajib pajak di perkotaan yang notabene sudah melek digital. Harapan kami seluruh masyarakat Cianjur ke depan bisa terjangkau," terangnya.
Menurut dia, transformasi digital sangat berdampak terhadap peningkatan pajak daerah. Sebab, penerimaannya terpantau langsung
"Sangat berdampak karena penerimaan masuk secara real time. Kalau menggunakan sistem manual atau konvensional, harus bayar dulu ke tingkat desa, lalu desa setor lagi. Ini kan cukup memakan waktu lama. Belum lagi potensi-potensi risikonya cukup tinggi," pungkasnya.
