2 weeks ago
15
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (tengah).(Dok. MI/Susanto)
PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah meminta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tak hanya berkoar-koar meminta KPK memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hasto didorong untuk melaporkan kasus apa yang dapat membuat KPK memeriksa keluarga Jokowi.
"Kalau memang dia (Hasto) punya data, ya sampaikan saja, jangan hanya membuat pernyataan-pernyataan yang tidak terkonfirmasi. Kalau punya data, silakan dilaporkan," katanya kepada Media Indonesia, Jumat (21/2).
Menurut Herdiansyah, sebenarnya sudah ada sejumlah laporan di KPK yang menyangkut keluarga Jokowi. Salah satunya adalah dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maupun penggunaan bantuan sosial saat Pemilu 2024.
Kendati demikian, ia mengkritik Hasto yang dinilai baru berani mengatakan hal tersebut saat ini. Sebab, dugaan kejahatan oleh keluarga Jokowi disebutnya tak akan pernah diungkap Hasto jika hubungan PDIP dan Jokowi baik-baik saja.
Ole karena itu, Herdiansyah sepakat jika kasus yang menjerat Hasto sebagai tersangka dan berujung pada penahanan memang berintensi politik. Diketahui, Hasto ditahan dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. KPK juga menjeratnya dengan sangkaan perintangan penyidikan.
"Dulu waktu Hasto dan PDIP masih mesra dengan Jokowi, tidak pernah tuh diusut kasus Harun Masiku yang melibatkan dirinya? Sekarang kenapa kasus ini baru diangkat kembali oleh KPK, ini menandakan bahwa memang ada intensi politik di dalam perkara Hasto ini," terang Herdiansyah.
Usai ditahan oleh KPK, Kamis (20/2), Hasto menantang lembaga antirasuah itu untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Ia mengatakan, KPK perlu memeriksa keluarga Jokowi, meski tak menyebutkan secara gamblang terkait kasus apa. (H-3)
