Menteri Pigai: Ketakutan Publik akan Kembalinya Sistem Otoriter dan Militerisme Hanya Imajinasi Belaka

Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai(MI/Susanto)

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menilai kekhawatiran publik akan kembalinya sistem dwifungsi ABRI dan otoritarianisme dalam pemerintahan Prabowo Subianto, hanyalah imajinasi belaka. Menurutnya, asumsi-asumsi liar tersebut tidak berdasar yang tumbuh dari memori kelam pada masa pemerintahan Orde Baru.

“Peristiwa yang pernah terjadi, memori-memori pada masa lampau yang terjadi seakan-akan kita menghadirkannya dalam imajinasi setiap orang. Ketakutan mengenai militerisasi akan kembali seperti masa Orde Baru. Saya katakan itu sangat tidak mungkin terjadi karena pemerintah sekarang adalah pemerintahan sipil,” kata Pigai kepada awak media di Gedung Kementerian HAM pada Selasa (11/3). 

Pigai lebih lanjut merespons berbagai isu-isu militerisme dan otoritarianisme yang dinilai berpotensi akan mengekang kebebasan dan hak masyarakat sipil. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan kenyataan dan merupakan tuduhan kejam yang tidak berdasar. 

“Terkait dengan isu-isu aktual yang berkembang hari-hari ini, menurut saya tuduhan-tuduhan itu kejam, berlebihan, tidak beralasan dan insinuatif terkait dengan aspek-aspek yang sebenarnya mungkin sudah pernah terjadi di peristiwa-peristiwa pemerintah jauh sebelumnya,” ungkapnya. 

Pigai menilai, ketakutan publik akan kembalinya sistem orde baru tidak akan terjadi karena pemerintah telah berkomitmen untuk memajukan demokrasi dan HAM melalui Asta Cita. 

Selain itu, dibentuknya kementerian HAM pada Presiden Prabowo juga menunjukkan bahwa pemerintah serius akan membangun iklim kebebasan sipil yang demokratis. 

“Salah satu wujud nyata meningkatkan demokratisasi dan HAM adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya kementerian HAM. Dalam situasi begini apakah mungkin otoritarianisme? Apakah militerisme? Sangat tidak mungkin,” tegas Pigai. 

Lebih lanjut, Pigai menyatakan bahwa lebih dari 30% jajaran wakil menteri dalam kabinet merah putih berasal dari golongan masyarakat sipil yang pernah menjadi aktivis pada saat memperjuangkan reformasi tahun 1998. 

“Mereka adalah kelompok aktivis civil society yang pernah jatuh bangun membangun peradaban demokrasi dan mengantar reformasi. Coba cek hampir semua wamen itu kelompok-kelompok sipil yang jatuh bangun mengantarkan demokrasi seperti yang sekarang dinikmati oleh generasi bangsa ini, menikmati dinamika demokrasi yang luar biasa ini,” kata Pigai. (Dev/M-3)