KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumut

Juru bicara KPK Budi Prasetyo(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Pada Selasa, 1 Juli 2025, penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti tambahan.

“Penggeledahan masih terus berjalan, nanti akan kami sampaikan update-nya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/7),

Budi belum merinci lokasi-lokasi yang digeledah maupun barang bukti yang diburu, dengan alasan kegiatan masih berlangsung di lapangan.

“Belum bisa kami sampaikan, karena teman-teman masih di lapangan,” ucap Budi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sumut. Dari OTT tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yaitu Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut Heliyanto (HEL), Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar (KIR), dan Direktur PT RN M Rayhan Dalusmi Pilang (RAY).

Dalam OTT tersebut, penyidik menyita uang tunai senilai Rp231 juta, yang disebut hanya merupakan sisa dari pembagian dana suap yang telah terjadi sebelumnya.

KPK menduga para pemberi suap menjanjikan 10 hingga 20 persen dari nilai proyek sebagai imbalan. Total nilai proyek pembangunan jalan itu mencapai Rp231,8 miliar, sementara dana suap yang disiapkan ditaksir mencapai Rp46 miliar. (P-4)